SulawesiPos.com – Pemerintah Malaysia mulai mengguncang lanskap digital Asia Tenggara setelah resmi memberlakukan aturan baru yang membatasi kepemilikan akun platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai 1 Juni 2026 sebagai bagian dari strategi besar melindungi generasi muda dari ancaman ruang maya yang semakin sulit dikendalikan.
Kebijakan tersebut diumumkan melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission atau Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (22/5) yang mewajibkan seluruh penyedia layanan digital memperkuat sistem verifikasi usia, pengawasan konten, serta tata kelola keamanan daring yang dianggap lebih sesuai dengan usia pengguna muda.
Media Malaysia seperti The Star Malaysia dalam laporan edisi Mei 2026 menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia kini semakin agresif menekan perusahaan media sosial setelah meningkatnya kasus penipuan digital, perjudian daring, pornografi anak, eksploitasi seksual, perundungan siber, hingga penyebaran konten sensitif yang menyentuh isu ras, agama, dan institusi kerajaan.
Laporan New Straits Times yang dipublikasikan pada Mei 2026 juga menyoroti bagaimana pemerintah Malaysia mulai memandang keamanan digital sebagai bagian dari keamanan nasional dan stabilitas sosial, terutama setelah meningkatnya keresahan publik terhadap dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja.
Gelombang pengawasan digital tersebut semakin terasa ketika regulator Malaysia memerintahkan platform seperti TikTok mengambil tindakan terhadap konten yang dianggap menghina institusi kerajaan Malaysia, termasuk kontroversi karikatur Sultan Selangor yang memantik perdebatan nasional dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Malaysia bahkan sebelumnya sempat memblokir akses terhadap asisten kecerdasan buatan AI melalui layanan Grok setelah muncul kontroversi global mengenai penyalahgunaan teknologi AI untuk menghasilkan gambar eksplisit tanpa persetujuan korban.
Pensyarah Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Firuz Akhtar Binti Mohamad Bohari, menilai langkah kerajaan Malaysia tersebut sebagai keputusan yang rasional dan berpandangan jauh ke depan demi keselamatan generasi muda di era digital yang semakin kompleks.
“Pada pandangan saya, dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia ini adalah satu langkah yang sangat wajar dan disokong penuh demi kebaikan jangka masa panjang generasi muda,” ujar Dr. Firuz Akhtar Binti Mohamad Bohari (25/5).
Ia menjelaskan bahwa dunia digital memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja modern, namun tanpa pengawasan dan sistem pengendalian yang ketat, kebebasan digital justru dapat berubah menjadi ancaman sosial yang serius.
Menurutnya, meningkatnya berbagai persoalan moral dan gejala sosial di kalangan remaja Malaysia menjadi bukti bahwa langkah pencegahan sistemik jauh lebih penting dibandingkan sekadar penanganan setelah kerusakan sosial terjadi.
Dr. Firuz juga mengakui bahwa pembatasan tersebut kemungkinan akan memengaruhi sebagian remaja yang menggunakan media sosial untuk menampilkan bakat, kreativitas, bahkan membangun karier sejak usia muda, namun ia menegaskan bahwa perlindungan kesehatan mental dan keselamatan anak harus ditempatkan di atas kepentingan popularitas digital.
“Keselamatan anak-anak kita tidak boleh dikesampingkan demi mengejar populariti digital semata-mata,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Nasrullah, S.S., M.A., Ph.D., dosen tetap Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, yang melihat bahwa isu perlindungan anak di ruang digital kini telah berkembang menjadi diskursus besar di Malaysia yang melibatkan aspek budaya, bahasa, identitas nasional, hingga stabilitas sosial.
Ia menilai kontroversi karikatur Sultan Selangor terkait isu peternakan babi di Selangor memperlihatkan bahwa media sosial di Malaysia bukan lagi sekadar ruang hiburan, melainkan arena sensitif yang dapat memicu ketegangan sosial dan politik.
Nasrullah, S.S., M.A., Ph.D., Dosen Program Studi Sastra Inggris Universitas Mulawarman
Menurut Nasrullah, pemerintah Malaysia selama beberapa tahun terakhir memang terlihat sangat serius membangun budaya literasi digital melalui seminar, simposium, hingga penguatan penggunaan Bahasa Melayu di platform digital sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional di era teknologi.
Ia juga menyoroti keresahan masyarakat Malaysia terhadap menurunnya minat belajar sains, meningkatnya perundungan digital, serta ancaman degradasi budaya literasi akibat konsumsi media sosial yang tidak terkendali.
Nasrullah bahkan menyebut sejumlah universitas di Malaysia, termasuk National Defence University of Malaysia, aktif mengembangkan kajian mengenai dunia digital yang berkaitan dengan komunikasi, keamanan siber, hingga pertahanan digital negara.
Dalam pandangannya, Indonesia sebenarnya menghadapi ancaman yang tidak jauh berbeda, namun pendekatan kebijakan dan pembudayaan literasi digital di Indonesia dinilai belum seintens Malaysia, terutama karena masih kuatnya ketimpangan akses dan distribusi kebijakan antara wilayah Jawa dan kawasan luar Jawa.
Ia menyebut bahwa problem terbesar Indonesia dalam isu digital bukan hanya soal regulasi, melainkan ketimpangan infrastruktur, akses pendidikan digital, dan lemahnya pemerataan budaya literasi hingga ke kawasan timur Indonesia.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan global mengenai media sosial kini telah bergerak jauh melampaui sekadar fitur keamanan digital, karena negara-negara mulai mempertanyakan sejauh mana perusahaan teknologi benar-benar mampu menghadirkan perlindungan sistemik yang dapat ditegakkan secara nyata.
Langkah Malaysia sendiri kini dipandang sebagai bagian dari arus global yang semakin kuat setelah berbagai negara mulai memperdebatkan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak demi mengurangi dampak kecanduan internet, gangguan mental, pornografi digital, serta kekerasan verbal di ruang maya.
Di Asia Tenggara, Indonesia juga mulai mengarah pada kebijakan serupa setelah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap paparan konten berbahaya yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis jutaan anak dan remaja di era ledakan teknologi digital saat ini. (Ali)
