SulawesiPos.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil kendali penuh atas komoditas strategis nasional, terutama kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia di tingkat global.
Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dinilai tidak boleh lagi berada pada posisi mengikuti penentuan harga yang ditetapkan pihak luar.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Rabu lalu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti ironi yang selama ini terjadi.
Indonesia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar dunia, namun mekanisme harga global justru banyak dipengaruhi pasar dan negara lain.
“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi tersebut harus segera diubah. Indonesia harus berani menentukan nilai atas komoditas yang dihasilkan sendiri.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri Saudara-saudara sekalian,” lanjut Presiden.
Pernyataan itu menjadi pesan kuat bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma lama, dari sekadar penjual bahan mentah menjadi negara yang memiliki posisi tawar dan kendali atas komoditas strategis nasional.
Presiden juga menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada sawit, tetapi seluruh sumber daya strategis Indonesia yang harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional.
“Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka ngga mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah,” ujar Presiden.
Bagi Presiden, sumber daya alam Indonesia bukan semata barang dagangan, tetapi aset bangsa yang harus dijaga nilainya untuk generasi mendatang.
Kelapa sawit sendiri memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian nasional.
Komoditas ini tidak hanya menopang devisa negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan petani, pekerja, pelaku usaha, serta penggerak ekonomi daerah.
Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia. Pada 2025, devisa ekspor minyak sawit mencapai USD 23 miliar atau setara sekitar Rp391 triliun.
Besarnya kontribusi tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan penguatan neraca ekspor Indonesia.
Dari sisi produksi, industri sawit nasional juga terus menunjukkan performa kuat.
Total produksi sawit Indonesia saat ini mencapai sekitar 56 juta ton, sementara total ekspor berbagai bentuk olahan sawit menembus 32 juta ton.
Angka tersebut memperlihatkan dominasi Indonesia dalam rantai pasok global minyak sawit sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dunia.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, sebelumnya juga menyampaikan bahwa sektor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), terus menunjukkan perkembangan positif.
Menurut Mentan Amran, peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan.
“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional,” ujar Mentan Amran.
Senada dengan Presiden dan Mentan, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai momentum saat ini menjadi titik penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas komoditas nasional.
Menurut Wamentan Sudaryono, selama bertahun-tahun Indonesia justru berada dalam posisi menerima harga atas hasil bumi yang diproduksi sendiri.
“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar?” ujarnya.
Wamentan menegaskan, arahan Presiden melalui Kabinet Merah Putih menjadi momentum perubahan besar dalam tata kelola komoditas nasional.
“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” kata Wamentan Sudaryono.
Prabowo Beberkan Alasan Koperasi Merah Putih: Lawan Rentenir dan Kredit Bunga yang Tinggi
Menurutnya, apabila pasar luar tidak menerima harga yang ditentukan Indonesia, bangsa ini harus berani mengoptimalkan pemanfaatan domestik dan menjaga cadangan sumber daya untuk masa depan.
“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah,” tegasnya.
Wamentan Sudaryono menambahkan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan titipan untuk generasi mendatang sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berdaulat.
“Kekayaan alam ini pinjaman masa depan buat anak cucu. Menjaga komoditas pertanian maupun tambang berarti mengamankan kedaulatan bangsa. Mari rapatkan barisan. Kita wujudkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Wamentan menegaskan, Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya nasional karena bangsa ini adalah pemilik sekaligus penghasil utama berbagai komoditas strategis dunia.
“Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” pungkasnya.
Pernyataan Presiden beserta jajarannya tersebut memperlihatkan satu garis kebijakan yang sama, yakni membangun kedaulatan komoditas nasional dengan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
Sawit adalah kekuatan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan jutaan rakyat, sekaligus simbol kemandirian bangsa.
Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, sudah saatnya Indonesia bukan hanya menjadi pemasok, tetapi juga penentu arah dan nilai dalam perdagangan global.
