SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana sebesar Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Prabowo, salah satu pemanfaatan dana tersebut dapat diarahkan untuk memperbaiki ribuan puskesmas di berbagai daerah yang selama puluhan tahun belum pernah direnovasi.
“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo saat menghadiri acara di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5/2026).
Prabowo menilai masyarakat kini ingin melihat hasil konkret dari upaya penyelamatan aset dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah.
“Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp10 triliun,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaku baru menerima laporan dari Menteri Kesehatan terkait kondisi puskesmas di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil.
Ia menyebut terdapat sekitar 10.000 puskesmas yang belum pernah mengalami renovasi sejak dibangun pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” kata Prabowo.
Presiden menjelaskan kebutuhan renovasi untuk satu puskesmas diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang diperlukan untuk memperbaiki seluruh puskesmas tersebut mencapai sekitar Rp20 triliun.
“Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun,” imbuhnya.
Dana Berasal dari Penertiban Kawasan Hutan
Dana Rp10,2 triliun tersebut berasal dari penyerahan denda administratif hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dalam acara yang digelar di Kejaksaan Agung, negara menerima dana administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 serta penyerahan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare.
Prabowo menegaskan langkah penyelamatan kekayaan negara harus terus dilakukan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, khususnya pada sektor layanan dasar seperti kesehatan.
