SulawesiPos.com, Aceh Barat — Anggota Komisi IV DPR RI Jamaluddin Idham menegaskan kualitas beras bantuan pangan harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, masyarakat berhak menerima bahan pangan yang layak konsumsi dan memenuhi standar mutu yang baik.
Pernyataan itu disampaikan Jamaluddin saat melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Perum Bulog Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mutu cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan kepada masyarakat.
“Tolong kualitas beras ditingkatkan, karena beras ini akan dikonsumsi masyarakat dan harus memiliki standar kualitas yang baik,” ujar Jamaluddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Dalam sidak tersebut, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu meninjau langsung kondisi cadangan beras pemerintah serta memeriksa sejumlah sampel beras bantuan pangan yang dipersiapkan bagi masyarakat kurang mampu.
Dari hasil pengecekan, Jamaluddin menemukan beberapa sampel beras yang dinilai belum memenuhi standar kualitas premium.
Temuan itu menjadi perhatian serius dalam kunjungannya ke gudang Bulog di wilayah Aceh Barat tersebut.
Ia meminta pihak Bulog segera melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan mutu beras bantuan pangan sebelum disalurkan kepada masyarakat.
“Hari ini kita datang mengingatkan. Jika tidak ada upaya perbaikan dengan kualitas yang lebih baik, maka akan ada inspeksi selanjutnya,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Aceh I tersebut.
Menurut Jamaluddin, kualitas bantuan pangan tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai kualitas beras yang buruk juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Karena itu, ia berharap Bulog dapat memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang disalurkan benar-benar memenuhi standar kualitas, baik dari segi kebersihan, warna, aroma, maupun kelayakan konsumsi.
Pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan, lanjutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat penerima manfaat memperoleh haknya secara layak dan bermartabat.
