Penulis: Darmadi H Tariah
Anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sulawesi Selatan
SulawesiPos.com – Dua hari setelah Hari Pers Nasional, percakapan tentang pers kembali tenggelam dalam arus informasi yang bergerak tanpa jeda. Di Makassar, berita tidak lagi selalu hadir pertama melalui media resmi. Rekaman peristiwa beredar lebih dulu di layar ponsel.
Narasi terbentuk dari potongan video dan komentar singkat. Persepsi tumbuh sebelum verifikasi selesai. Di ruang inilah pers dan media sosial berbagi panggung.
Perubahan ini menyentuh cara kebenaran diproduksi di ruang publik. Selama bertahun-tahun, pers memegang posisi sebagai gerbang utama informasi. Struktur redaksi, proses verifikasi, dan tanggung jawab hukum membentuk legitimasi.
Hari ini, struktur tersebut hidup berdampingan dengan algoritma dan viralitas. Informasi menyebar mengikuti perhatian, bukan urutan editorial.
Michel Foucault mengingatkan bahwa kebenaran selalu lahir dalam relasi kuasa. Kebenaran tidak berdiri sendiri. Mekanisme sosial menentukan apa yang terlihat dan apa yang luput.
Pada masa lalu, pers memiliki peran dominan dalam mekanisme tersebut. Kini, algoritma platform digital ikut menentukan visibilitas. Apa yang ramai dianggap penting. Apa yang sepi mudah tersingkir.
Di Makassar dan banyak kota di Indonesia Timur, dinamika ini terasa konkret. Sebuah kejadian di jalan raya lebih dahulu hadir dalam grup percakapan keluarga. Isu sosial menyebar lewat unggahan pribadi sebelum redaksi menyusunnya menjadi laporan. Ribuan orang membaca dan bereaksi dalam waktu singkat. Emosi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi.
Gilles Deleuze dan Félix Guattari menggambarkan dunia sebagai jaringan yang tumbuh ke berbagai arah tanpa pusat tunggal. Media sosial bekerja dengan logika seperti itu. Informasi menyebar secara lateral.
Tidak ada satu gerbang yang mengatur alur. Pers bekerja melalui lapisan yang lebih tertata. Ada reporter, editor, dan proses verifikasi. Dua logika ini hidup berdampingan dalam ruang publik kita.
Relasi tersebut sering dibingkai sebagai pertentangan. Pers dianggap tertinggal. Media sosial dipandang tak terkendali. Gambaran ini menutup kompleksitas yang sebenarnya terjadi. Media sosial unggul dalam distribusi cepat. Pers memikul tanggung jawab pendalaman dan konfirmasi. Ketegangan muncul ketika logika klik dan trafik mulai memengaruhi cara berita disusun.
Franco Bifo Berardi menulis tentang kelelahan dalam masyarakat yang dijejali rangsangan tanpa henti. Arus informasi yang terus-menerus memicu respons emosional yang cepat.
Kemarahan menyebar dalam hitungan menit. Kecemasan menular melalui notifikasi yang tak pernah berhenti. Di wilayah seperti Indonesia Timur, di mana relasi sosial terjalin kuat, efek ini menjalar dari ruang digital ke percakapan sehari-hari.
Dalam situasi seperti ini, perayaan Hari Pers Nasional perlu dimaknai sebagai evaluasi. Pers menghadapi tekanan untuk tetap relevan. Ia dituntut hadir cepat sekaligus akurat.
Tekanan tersebut bukan hal ringan. Di tengah arus digital yang padat, pers harus menjaga kepercayaan publik tanpa kehilangan kedalaman.
Achille Mbembe berbicara tentang bagaimana kekuasaan menentukan siapa yang hidup dalam perhatian publik dan siapa yang terhapus dari narasi. Dalam ekonomi viralitas, perhatian menjadi sumber daya langka.
Sebuah peristiwa dapat menjadi perbincangan luas selama beberapa jam, lalu menghilang tanpa tindak lanjut. Beberapa persoalan lokal jarang mendapat ruang panjang, padahal dampaknya berlangsung lama dan nyata.
Relasi pers dan media sosial perlu diposisikan ulang. Pers tidak selalu menjadi sumber pertama informasi. Media sosial mengambil peran sebagai penyebar awal.
Pers memegang tanggung jawab untuk memverifikasi dan memberi konteks. Publik membutuhkan keduanya. Kecepatan memberi tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Kedalaman membantu memahami maknanya.
Antonio Negri berbicara tentang multitude, tentang publik yang aktif memproduksi makna. Warga Makassar bukan lagi pembaca pasif.
Mereka mengomentari, membagikan, dan membentuk narasi. Kondisi ini membuka ruang partisipasi luas. Pada saat yang sama, kondisi ini menuntut kedewasaan baru dalam mengelola informasi.
Gerakan media literasi perlu dirancang sebagai strategi publik yang menyentuh kebiasaan sehari-hari. Literasi tidak cukup berhenti pada pengenalan istilah hoaks atau disinformasi. Literasi perlu membentuk cara berpikir dan bertindak dalam menghadapi arus informasi.
Pertama, literasi algoritma. Warga perlu memahami bahwa beranda digital disusun oleh sistem yang memprioritaskan interaksi. Konten dengan muatan emosional tinggi cenderung naik ke permukaan. Kesadaran ini membantu publik membaca arus informasi dengan jarak yang sehat.
Kedua, budaya jeda. Di tengah dorongan untuk segera membagikan, jeda menjadi tindakan penting. Membaca sampai tuntas, memeriksa sumber, dan menunggu klarifikasi dari media yang memiliki tanggung jawab editorial dapat meredam kesalahpahaman.
Ketiga, kolaborasi antara pers dan komunitas. Media lokal di Sulawesi Selatan dapat membuka ruang dialog rutin dengan warga. Forum baca berita dan diskusi publik mempertemukan redaksi dengan masyarakat. Relasi ini memperkuat kepercayaan sekaligus membuka ruang kritik.
Keempat, produksi narasi lokal yang berkelanjutan. Kaum muda di Makassar dan kota-kota lain di Indonesia Timur dapat didorong untuk mendokumentasikan persoalan yang jarang mendapat perhatian panjang.
Cerita tentang lingkungan, pendidikan, dan kehidupan pesisir memerlukan keberlanjutan. Di sini, pers dan publik dapat bekerja berdampingan.
Refleksi Hari Pers Nasional tahun ini menuntut pengakuan atas perubahan struktur informasi. Demokrasi lokal berlangsung di ruang digital yang padat dan cepat. Pers memikul tanggung jawab etis. Media sosial memikul kekuatan distribusi. Publik memikul tanggung jawab partisipasi.
Makassar memiliki tradisi percakapan yang kuat. Tradisi ini dapat menjadi fondasi gerakan literasi yang berakar pada komunitas. Membaca berita dengan pertanyaan. Menulis pengalaman dengan tanggung jawab. Berdiskusi tanpa tergesa. Praktik-praktik ini membentuk warga yang mampu menavigasi dua dunia informasi sekaligus.
Pers akan terus berubah. Media sosial akan terus berkembang. Tantangan utama terletak pada kemampuan masyarakat menghadapi arus tersebut dengan kedewasaan. Hari Pers Nasional memberi kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa informasi menyangkut kehidupan bersama.
Ketika publik mampu membaca kecepatan tanpa kehilangan kedalaman, ketika pers menjaga tanggung jawab di tengah tekanan trafik, ruang publik menjadi lebih sehat. Tantangan ini membutuhkan kerja berkelanjutan.
Di Makassar dan Indonesia Timur, kerja itu dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dengan membiasakan diri bertanya sebelum percaya, membaca sebelum membagikan, dan mendengar sebelum bereaksi.
Darmadi H. Tariah
Anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sulawesi Selata