Rapat konsultasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Akurasi Data PBI Jadi Fokus Pemerintah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam perbaikan sistem jaminan sosial.
“Pemerintah ke depan akan lebih aktif melibatkan pemerintah daerah termasuk desa dalam pemutakhiran data,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi digunakan sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial.
Seluruh data kini telah diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk program Jaminan Kesehatan Nasional, jumlah peserta PBI ditetapkan sesuai alokasi anggaran, yakni 96,8 juta jiwa.
Sementara itu, terdapat pula peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan pembiayaan melalui APBD.
