Overview
SulawesiPos.com – Presiden Tiongkok Xi Jinping secara terbuka menyerukan agar renminbi atau yuan ditingkatkan statusnya menjadi mata uang cadangan global sebagai langkah strategis untuk memperluas peran Beijing dalam sistem moneter internasional, sebagaimana dilaporkan Financial Times pada 1 Februari 2026.
Dalam artikel komentar yang dipublikasikan di Qiushi, jurnal ideologi resmi Partai Komunis Tiongkok, Xi menegaskan pentingnya membangun “mata uang yang kuat” yang dapat digunakan luas dalam perdagangan internasional, investasi lintas batas, pasar valuta asing, hingga diakui sebagai instrumen cadangan devisa oleh bank-bank sentral dunia.
Pernyataan itu menjadi penjelasan paling terang mengenai visi jangka panjang Beijing untuk menginternasionalkan yuan setelah bertahun-tahun mendorong transaksi bilateral non-dolar dan memperluas sistem pembayaran lintas negara berbasis renminbi.
Xi menekankan bahwa fondasi menuju mata uang global mensyaratkan bank sentral yang tangguh, tata kelola moneter kredibel, lembaga keuangan kompetitif secara internasional, serta pusat keuangan yang mampu menarik arus modal dan memengaruhi pembentukan harga global.
Komentar tersebut berasal dari pidato internal yang disampaikan kepada pejabat tinggi daerah pada 2024 dan baru dirilis ke publik ketika dinamika ekonomi global menunjukkan pergeseran kekuatan yang semakin nyata.
Momentum publikasi itu bertepatan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar akibat pelemahan dolar Amerika Serikat, perubahan kepemimpinan Federal Reserve, serta tensi geopolitik dan perang dagang yang mendorong banyak bank sentral meninjau ulang ketergantungan pada aset berbasis dolar.
Ekonom Pantheon Macroeconomics, Kelvin Lam menilai langkah Beijing mencerminkan kesadaran bahwa tatanan ekonomi dunia tengah berubah cepat sehingga Tiongkok melihat peluang historis memperluas pengaruh moneter di tengah retaknya dominasi Barat.
Gubernur People’s Bank of China, Pan Gongsheng sebelumnya memprediksi lahirnya sistem moneter multipolar di mana yuan akan bersaing langsung dengan dolar dan euro sebagai mata uang utama dunia.
Direktur The Asia Group, Han Shen Lin menyatakan Beijing tidak bermaksud menggantikan dolar secara instan, tetapi ingin menjadikan yuan sebagai penyeimbang strategis yang mampu membatasi leverage finansial Amerika Serikat dalam sistem global yang terfragmentasi.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, penggunaan renminbi dalam pembiayaan perdagangan melonjak sehingga kini menjadi mata uang pembiayaan perdagangan terbesar kedua di dunia meski porsinya dalam cadangan devisa resmi masih terbatas.
Data International Monetary Fund menunjukkan hingga kuartal ketiga 2025 dolar masih mendominasi sekitar 57 persen cadangan devisa global, euro sekitar 20 persen, sedangkan renminbi baru mencapai 1,93 persen dan berada di peringkat keenam.
Para analis menekankan bahwa agar investor global dan bank sentral bersedia memegang yuan lebih besar, Tiongkok harus membuka rekening modal sepenuhnya serta memastikan konvertibilitas penuh mata uangnya.
Sejumlah mitra dagang juga mendesak Beijing membiarkan yuan terapresiasi lebih tajam karena dinilai masih undervalued sehingga membuat ekspor Tiongkok terlalu murah dan memicu surplus perdagangan yang pada 2025 menembus sekitar 1,2 triliun dolar AS.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva sebelumnya meminta Tiongkok memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi domestik termasuk tekanan deflasi yang menyebabkan depresiasi nilai tukar riil secara signifikan.
Pejabat bank sentral Tiongkok menegaskan pemerintah tidak berniat melemahkan yuan demi keuntungan perdagangan dan justru menunjukkan toleransi terhadap penguatan moderat seiring pelemahan dolar global.
Kendati demikian, yuan masih berfluktuasi terhadap euro dan mata uang utama lain sehingga perjalanan menuju status mata uang cadangan global tetap menghadapi tantangan struktural dan politik yang kompleks.
Pandangan akademik atas dinamika tersebut diperkuat oleh wawancara eksklusif wartawan SulawesiPos.com dengan Hamid Paddu, Profesor dalam Bidang Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada Selasa (4/2/2026) di Makassar.
Dalam wawancara itu, Paddu menilai seruan Xi bukan sekadar soal kurs atau inflasi, melainkan pernyataan tentang status dan pengakuan geopolitik atas mata uang yang ingin dipercaya, disimpan, dan dijadikan jangkar stabilitas oleh dunia.
Menurutnya, selama lebih dari tujuh dekade sistem moneter internasional bertumpu pada dolar sebagai alat tukar sekaligus alat kuasa yang memungkinkan Amerika Serikat membiayai defisit, mengekspor volatilitas, dan menjadikan kebijakan finansial sebagai instrumen geopolitik global.
Ia menilai stabilitas dolar kini tampak rapuh bukan karena runtuh, melainkan karena kepercayaan global tidak lagi eksklusif sehingga banyak negara mulai mencari alternatif lindung nilai.
Paddu menegaskan jalan yuan menuju mata uang cadangan global tidaklah lurus karena dunia menuntut keterbukaan rekening modal, konvertibilitas penuh, serta kepastian hukum yang membuat kedaulatan moneter harus bersedia dibagi.
“Fenomena tersebut bukan deglobalisasi, melainkan fragmentasi globalisasi yang melahirkan sistem moneter multipolar di mana beberapa mata uang hidup berdampingan dengan wilayah pengaruh masing-masing,” jelasnya.
Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai membuka transaksi energi non-dolar dengan Tiongkok sementara Iran memanfaatkan yuan sebagai alat bertahan hidup ekonomi akibat sanksi finansial, yang menurutnya mencerminkan bangkitnya nasionalisme ekonomi.
Indonesia sendiri, lanjutnya, memilih pendekatan hati-hati melalui local currency transaction dan kerja sama swap mata uang sebagai strategi lindung nilai di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Bagi Paddu, nasionalisme ekonomi modern bukan berarti menutup diri dari globalisasi, melainkan mengurangi ketergantungan berlebihan sambil menjaga fleksibilitas dalam jejaring perdagangan internasional.
“Renminbi mungkin tidak segera menggantikan dolar, tetapi kehadirannya sebagai opsi akan membuat sistem global lebih seimbang, lebih kompetitif, dan lebih tahan terhadap guncangan geopolitik maupun krisis finansial,” tegas Paddu.
Pada akhirnya, ia mengingatkan bahwa pertanyaan utama bagi Indonesia bukan mata uang mana yang akan menang, melainkan bagaimana menjaga kedaulatan ekonomi secara cermat sambil membaca arah angin perdagangan dunia, terutama dalam relasi dagang yang kian erat dengan Tiongkok. (ali)