Overview
SulawesiPos.com – Kasus dugaan korupsi pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan kembali menguak fakta mengejutkan.
Staf Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, Nila Pratiwi Ichsan, mengaku menerima bagian dari uang hasil pemerasan yang dilakukan terdakwa Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dan rekannya.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nila yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/1/2026), Nila menerima uang mulai dari Rp 370 juta hingga Rp 1,85 miliar selama periode Agustus 2021 sampai Agustus 2024.
“Di BAP nomor 14, ya, ‘Saya menerima dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2024 kisaran Rp 370 juta sampai Rp 1,85 miliar,” ujar salah satu jaksa.
Nila mengaku tidak mencatat nominal per bulan sehingga angka yang diterima bersifat fluktuatif.
“Kemudian kalau misalnya saya menerima Rp 50 (juta untuk satu bulan), berarti 50 kali sekian. Itu hanya range saja, karena nilai setiap bulannya tidak selalu sama,” jelasnya.
Jaksa menilai perilaku Nila tidak berbeda jauh dengan para terdakwa, meskipun nasibnya lebih menguntungkan dibanding mereka. “Sama dong perbuatan saudara sama para terdakwa ini. Nasib saudara baik, entahlah kalau ke depan ya,” ujar jaksa.
Selain nominal keseluruhan, JPU meminta Nila menjelaskan persentase alokasi uang pemerasan.
Berdasarkan BAP, uang tersebut dibagi menjadi operasional 10 persen, pimpinan 45 persen, dan tim pelaksana 45 persen.
Namun, Nila mengaku tidak mengetahui secara pasti nominal masing-masing karena pembagian uang bukan berasal dari dirinya, dan setiap tim di Kemenaker menerima jumlah berbeda.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi di sektor sertifikasi K3, yang melibatkan pejabat tinggi kementerian dan staf pelaksana.
Fakta ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan internal dan tata kelola kementerian dalam pengurusan sertifikasi.