SulawesiPos.com – Selama hampir lima tahun, masa depan TikTok di Amerika Serikat berjalan di tepi jurang, terombang-ambing antara popularitas masif di kalangan publik dan kecurigaan mendalam di lingkar kekuasaan Washington.
Menurut laporan The Guardian (23 Januari 2026), ketidakpastian itu akhirnya berakhir ketika TikTok secara resmi mengumumkan penutupan kesepakatan pembentukan entitas baru di Amerika Serikat, sebuah langkah strategis yang memungkinkan platform video pendek tersebut menghindari pelarangan total sekaligus menutup bab panjang konflik hukum lintas negara.
Kesepakatan ini melahirkan sebuah perusahaan patungan baru dengan kepemilikan mayoritas Amerika sebesar 80,1 persen, yang dikuasai oleh konsorsium investor besar, termasuk Oracle, Silver Lake, dan perusahaan investasi Abu Dhabi MGX.
Sementara itu, induk asal Tiongkok, ByteDance, hanya mempertahankan 19,9 persen saham.
Bagi TikTok, langkah ini bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan sebuah kompromi geopolitik yang dirancang untuk menjawab tuduhan paling sensitif: keamanan nasional dan kedaulatan data.
Menanggapi fenomena ini, Prof. Dr. Ir. Indrabayu, ST., MT., M.Bus.Sys., IPM, ASEAN. Eng., Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus pakar Kecerdasan Buatan (AI) dan Data Mining, memberikan perspektif kritis.
Menurutnya, publik jangan hanya melihat ini sebagai perpindahan aset finansial.
“Kesepakatan TikTok di AS bukan sekadar jual-beli saham, melainkan perebutan kendali atas ruang publik digital. Pusat kuasanya bukan di aplikasi, tapi di algoritma rekomendasi editor tak terlihat yang menentukan apa yang dipercaya publik. Karena itu, ini bukan hanya isu keamanan data, tetapi juga keamanan narasi,” tegas Prof. Bayu kepada wartawan SulawesiPos.com pada Sabtu (24/1/2026).
Di jantung kesepakatan ini terdapat satu isu krusial yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kecurigaan: algoritma TikTok.
Laporan NPR mencatat bahwa algoritma rekomendasi konten mesin tak terlihat yang menentukan apa yang ditonton lebih dari 200 juta pengguna Amerika akan diawasi oleh Oracle.
Namun, Prof. Bayu menekankan bahwa esensi dari platform ini tetap terletak pada kemampuan algoritmanya dalam mengarahkan perhatian massa. Beliau memberikan pernyataan menohok mengenai status TikTok saat ini:
“Saya sebagai pengamat IT, maaf agak menyitir nih: TikTok tidak diselamatkan, ia hanya ‘dipindah kewarganegaraan’. Yang diperebutkan sebenarnya bukan aplikasinya, tapi tombol ‘Recommended For You’,” jelas Prof. Bayu.
Secara simbolik, kesepakatan ini menutup lingkaran sejarah yang dimulai pada masa jabatan pertama Donald Trump.
Ironisnya, justru pada hari pertama kembalinya Trump ke Gedung Putih, ia menandatangani perintah eksekutif yang menunda pelaksanaan larangan tersebut.
Trump bahkan secara terbuka berterima kasih kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping atas persetujuan akhirnya sebuah pengakuan langka atas keterkaitan erat antara politik global dan ekonomi digital.
Di bawah struktur baru, TikTok AS akan dipimpin oleh Adam Presser dan diawasi oleh dewan direksi yang mayoritas warga Amerika. Meskipun langkah ini menyelamatkan ekosistem bagi jutaan kreator, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai.
Analisis dari Prof. Indrabayu mempertegas bahwa transparansi algoritma adalah kunci.
Jika Oracle hanya mengawasi tanpa memahami “logika rasa” dari AI tersebut, maka risiko manipulasi tetap ada.
Penegasan Prof. Bayu mengenai “Keamanan Narasi” menjadi poin krusial yang melampaui perdebatan teknis tentang kebocoran data (data leak).
Ini adalah tentang siapa yang memegang kendali atas “pikiran” kolektif pengguna melalui distribusi konten.
Kesepakatan ini mungkin telah mengakhiri satu krisis hukum, tetapi seperti yang diingatkan oleh Prof. Bayu, kita baru saja memasuki era di mana teknologi, kedaulatan narasi, dan politik global menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. (ali)