Overview:
SulawesiPos.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, Jumat (23/1/2026) malam waktu setempat.
Pertemuan ini menegaskan penguatan kemitraan strategis Indonesia-Prancis di tengah dinamika geopolitik global, termasuk perbedaan pendekatan kedua negara dalam isu perdamaian Gaza.
Lawatan Prabowo ke Paris dilakukan setelah menghadiri dan menyampaikan pidato khusus pada Annual Meeting World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Undangan jamuan dari Presiden Macron menambah daftar pertemuan tingkat tinggi antara kedua pemimpin, setelah sebelumnya Prabowo juga diterima Macron pada 2025 dan Juli 2024 saat masih berstatus presiden terpilih.
Melalui siaran resminya, Presiden Macron menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Presiden Prabowo ke Paris.
“Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” kata Presiden Macron dalam laman Instagram pribadinya, Sabtu (24/1/2026).
Macron menekankan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperdalam hubungan bilateral dan menyamakan perspektif terkait isu global.
“Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad untuk dorong dalam kerangka kepresidenannya di G7,” lanjut Macron dalam unggahan yang sama.
Namun demikian, pernyataan tersebut tidak merinci bentuk keselarasan pandangan yang dimaksud, khususnya terkait inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
Indonesia sendiri telah resmi bergabung dan menjadi salah satu negara penandatangan piagam pembentukan Dewan Perdamaian, dengan acara penandatanganan berlangsung di sela rangkaian WEF Davos, Kamis (22/1/2026).
Di sisi lain, Presiden Macron secara terbuka menyatakan Prancis memilih tidak bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.
Pemerintah Prancis menilai mekanisme internasional yang sah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Gaza dan Palestina.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Prancis menegaskan bahwa Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Trump berada di luar kerangka internasional yang telah disepakati bersama.
Ia juga menyebut hal itu akan menimbulkan sejumlah pertanyaan serius terkait peran PBB, prinsip multilateral, dan struktur kelembagaan global dalam fase gencatan senjata maupun pascaperang di Gaza.