Overview
SulawesiPos.com – Bupati Pati Sudewo kembali menjadi sorotan setelah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pati pada Senin (19/1/2026).
Saat ini, Sudewo sedang diperiksa penyidik KPK di Polres Kudus sebelum dibawa ke Jakarta.
“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis.
Ini bukan pertama kali Sudewo diperiksa KPK. Pada 27 Agustus 2025 dan pertengahan September 2025, ia telah menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara SDW, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub,” jelas Budi Prasetyo.
Dalam kasus itu, KPK sempat menyita uang tunai senilai Rp3 miliar dari Sudewo. Namun, Sudewo menegaskan bahwa uang tersebut berasal dari gaji anggota DPR dan hasil usahanya.
“Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai,” kata Sudewo dalam persidangan Pengadilan Tipikor Semarang, November 2023.
Sebelum OTT terbaru, Sudewo sempat menuai kontroversi pada Agustus 2025.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut pengunduran dirinya akibat sejumlah kebijakan kontroversial, seperti kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, perubahan hari sekolah menjadi lima hari, dan pembubaran posko donasi aksi pemerintahan.
Demonstrasi berlangsung di depan Kantor Bupati Pati pada 13 Agustus 2025, dan meskipun sebagian kebijakan dibatalkan, kemarahan publik tetap tinggi.
Sudewo bahkan sempat menantang masyarakat untuk berdemonstrasi menolak kenaikan PBB.
Akibat gelombang protes ini, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus hak angket untuk menilai kemungkinan pemakzulan Sudewo. Namun, proses itu berakhir gagal.
“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, saat paripurna 31 Oktober 2025.
DPRD akhirnya hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
OTT terbaru KPK menambah tekanan publik terhadap Sudewo. Meski detail perkara belum diungkap, langkah pemeriksaan di Polres Kudus dipilih untuk meminimalkan risiko bentrokan antara pendukung dan penentang Sudewo, menurut Budi Prasetyo.
“Itu strategi kita yang juga mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan dan keamanan petugas juga lainnya,” jelasnya.
Langkah KPK ini menegaskan bahwa Sudewo terus berada di bawah sorotan, baik dari segi hukum maupun publik, dengan jejak kontroversial yang membayangi setiap kebijakan yang dibuatnya.