SulawesiPos.com – Keretakan yang kian melebar antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kini tercermin jelas dalam krisis Yaman, ketika sebuah pertemuan konsultatif para pemimpin politik, tokoh agama, tetua adat, dan figur senior Yaman dibuka di ibu kota Arab Saudi.
Tujuannya untuk membahas masa depan negara itu sebagai respons atas ketegangan terbaru antara pasukan pemerintah pro-Saudi dan kelompok separatis yang didukung Uni Emirat Arab, sementara pada saat yang sama krisis ketahanan pangan memburuk dengan tambahan satu juta orang terancam kelaparan yang mengancam nyawa.
Riyadh (AsiaNews, 19/1/2026) melaporkan bahwa setelah bentrokan antara pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi dan kelompok separatis yang disokong Uni Emirat Arab di wilayah selatan, serta meningkatnya ketegangan antara dua kekuatan Teluk tersebut, langkah-langkah diplomatik mulai digerakkan untuk menstabilkan Yaman yang telah lebih dari satu dekade menjadi medan perang brutal.
Dalam konteks tersebut, sebuah pertemuan konsultatif dibuka kemarin di Riyadh yang mempertemukan para pemimpin politik dan agama, tetua masyarakat, serta tokoh-tokoh senior dari Yaman Selatan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di sela-sela pertemuan, para penyelenggara menegaskan bahwa forum ini mencerminkan kehendak kolektif untuk mencari solusi yang adil, aman, dan terjamin dengan menjauh dari eskalasi maupun upaya menciptakan konflik sekunder yang tidak melayani kepentingan Yaman Selatan dan masa depannya.
Menegaskan kembali kedekatan hubungan antara Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman (PLC:Presidential Leadership Council ) dan Arab Saudi, para peserta pertemuan memuji dukungan Riyadh yang dinilai jelas dan konsisten terhadap perjuangan mereka, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan yang dibacakan oleh anggota PLC, Abou Zaraa Al-Mahrami.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa posisi Arab Saudi sepenuhnya sejalan dengan tuntutan adil rakyat Yaman Selatan serta mendukung hak mereka untuk mencapai solusi politik komprehensif yang menjamin martabat, keamanan, stabilitas, dan masa depan tanpa prasyarat atau tuntutan politik.
Al-Mahrami memperingatkan bahwa dialog yang disponsori Arab Saudi antara para pemimpin dan kelompok Yaman Selatan merupakan peluang sejarah langka yang tidak boleh disia-siakan atau dirusak dengan memicu perselisihan internal di kawasan selatan.
Ia juga menegaskan bahwa inisiatif Arab Saudi tidak seharusnya ditentang atau dibalas dengan memicu ketegangan dengan Riyadh, karena langkah semacam itu justru akan menguntungkan pihak-pihak yang menentang perjuangan mereka.
Para perwakilan PLC yang berkumpul di Riyadh akhirnya berjanji untuk tidak meminggirkan pihak mana pun, sembari menegaskan bahwa ancaman nyata bagi Yaman bersumber dari kelompok Negara Islam (ISIS) dan al-Qaeda dengan agenda ekspansionis mereka
Para pengamat menilai bahwa Yaman kini telah menjadi titik api perselisihan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, memicu konfrontasi yang berjalan paralel dengan perjuangan kedaulatan antara pemerintah Yaman dan gerakan Ansar Allah yang memegang kendali atas ibu kota Sana’a serta wilayah utara guna mempertahankan tanah air.
Sebuah kajian mendalam yang diterbitkan World Politics Review menjelaskan bahwa menjelang akhir 2025, ketegangan senyap yang selama ini bergejolak di bawah permukaan antara Riyadh dan Abu Dhabi yang sebelumnya merupakan sekutu—tiba-tiba meledak menjadi bentrokan terbuka yang sangat mencolok di ruang publik.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa perpecahan itu telah tumbuh selama bertahun-tahun di balik layar sebelum akhirnya mencuat ke publik, sekaligus memunculkan kekhawatiran besar mengingat pentingnya hubungan tersebut bagi geopolitik regional dan global.
Berbagai perbedaan kepentingan itu ternyata melampaui isu Yaman semata, ketika kebijakan yang sebelumnya berlangsung di balik layar meningkat menjadi ancaman terbuka pada 30 Desember, saat Arab Saudi memberi ultimatum 24 jam kepada Uni Emirat Arab untuk menarik pasukannya dari Yaman dan menghentikan dukungan terhadap Dewan Transisi Selatan.
Dewan Transisi Selatan, yang menentang baik kelompok Ansar Allah di utara maupun Arab Saudi di selatan, berupaya membentuk negara Yaman Selatan, sementara Riyadh justru mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dalam upaya mengembalikan kendali atas Yaman yang bersatu.
Konflik antara Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang sama-sama kaya sumber daya dan memiliki persenjataan kuat, membawa implikasi besar bagi kawasan dari Teluk hingga Afrika Timur, serta menyentuh kepentingan strategis Amerika Serikat dan komunitas internasional.
Meningkatnya ketegangan ini dinilai mengejutkan mengingat sejarah kedekatan antara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed.
Mohammed bin Zayed bahkan pernah dipandang sebagai mentor Mohammed bin Salman setelah membantu memperkenalkannya di panggung internasional dan mengamankan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.
Arab Saudi dikenal memiliki wilayah yang jauh lebih luas, cadangan minyak yang lebih besar, kekuatan militer yang lebih kuat, serta pengaruh luas di dunia Arab dan Muslim, sementara Uni Emirat Arab memiliki ekonomi yang lebih maju dan terintegrasi secara global serta jaringan diplomatik yang sangat kuat.
Kedua negara tersebut sebelumnya saling melengkapi hingga perubahan mulai terjadi ketika kedua pemimpin mengembangkan visi dan perspektif yang berbeda, kepentingan nasional mulai menyimpang, dan perselisihan terus bertambah, tulis World Politics Review.
Laporan itu menegaskan bahwa saat ini kedua monarki tersebut telah menjadikan negara mereka sebagai rival regional, masing-masing berupaya membentuk masa depan kawasan yang tidak stabil dengan banyak titik perbedaan signifikan.
Perpecahan terkait Yaman hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan, karena perbedaan pandangan juga muncul di wilayah lain seperti Sudan dan Somalia, sementara Riyadh pada saat yang sama memperbarui aliansi dan kemitraannya dengan Qatar yang sebelumnya merupakan musuh bebuyutan.
Kebijakan menyeluruh yang ditandai oleh semakin jauhnya jarak antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kini telah terwujud di lapangan dan memengaruhi konflik bersenjata di kawasan, dengan kemungkinan munculnya lebih banyak kejutan sepanjang tahun ini.
Sementara itu, krisis baru membayangi Yaman setelah International Rescue Committee (IRC) melaporkan situasi kemanusiaan yang sangat buruk, yang diperparah oleh ketegangan dan bentrokan terbaru sehingga banyak warga kini mengalami kelaparan dalam keheningan.
Yaman disebut memasuki fase baru yang berbahaya dalam ketahanan pangan, dengan lebih dari separuh populasi atau sekitar 18 juta orang berpotensi menghadapi tingkat kerawanan pangan yang semakin parah pada awal 2026.
Proyeksi terbaru dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC: Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu) memperingatkan bahwa tambahan satu juta orang kini berada pada risiko kelaparan yang mengancam nyawa pada kategori IPC Fase 3 atau lebih tinggi.
Direktur IRC untuk Yaman, Caroline Sekyewa, menyatakan bahwa rakyat Yaman masih mengingat masa ketika mereka tidak mengetahui dari mana makanan berikutnya akan datang dan ia khawatir negara itu kembali memasuki babak kelam yang sama.
Ia menegaskan bahwa yang membedakan kemerosotan saat ini adalah kecepatan dan arah perburukannya, karena kerawanan pangan di Yaman kini bukan lagi risiko yang mengintai, melainkan kenyataan harian yang memaksa para orang tua menghadapi pilihan-pilihan yang nyaris mustahil. (ali)