Overview
SulawesiPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya praktik penetapan nilai tertentu dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo.
“Jadi, setiap jabatan itu ada nilainya juga,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Budi menjelaskan, rincian dugaan nilai atau besaran yang dipatok untuk masing-masing jabatan akan diungkap secara terbuka saat konferensi pers penetapan tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.
“Nanti secara lengkap akan kami sampaikan. Pengisian jabatan ada di wilayah mana saja? Untuk berapa desa? Untuk berapa jabatan? Nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers,” katanya.
Saat ini, Sudewo bersama tujuh orang lain yang turut diamankan dalam OTT telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan secara intensif oleh penyidik lembaga antirasuah.
OTT di Pati ini menjadi operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, OTT pertama digelar pada 9–10 Januari 2026 dengan mengamankan delapan orang.
Pada 11 Januari 2026, KPK mengumumkan bahwa OTT pertama tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.
Sementara itu, OTT kedua dilakukan pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya.
Operasi tersebut terkait dugaan korupsi proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.
Masih pada tanggal yang sama, KPK kembali melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berujung pada penangkapan Bupati Pati Sudewo.
Operasi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di wilayah tersebut.