SulawesiPos.com – Berdasarkan laporan DPA/Yahoo News, Sabtu (17/1/2026), jutaan pegawai sektor publik di Jerman bersiap menggelar aksi mogok nasional mulai pekan depan sebagai bentuk eskalasi tekanan dalam sengketa upah yang belum menemui titik temu.
Aksi mogok ini diperkirakan akan berdampak luas terhadap layanan publik vital, terutama otoritas pemerintahan daerah dan rumah sakit universitas, setelah putaran kedua perundingan upah antara serikat pekerja dan pemerintah negara bagian gagal mencapai kesepakatan.
Ketua serikat pekerja Verdi, Frank Werneke, menyatakan bahwa pihak pemberi kerja belum juga mengajukan tawaran yang mengikat, meskipun permintaan telah disampaikan berulang kali dalam proses negosiasi.
Verdi bersama Asosiasi Pegawai Negeri Jerman (dbb) menuntut kenaikan gaji minimal 7 persen atau setidaknya tambahan €300 per bulan bagi sekitar 2,2 juta pegawai negeri yang bekerja di bawah pemerintah negara bagian Jerman.
Putaran pertama perundingan yang berlangsung pada Desember 2025 berakhir tanpa kesepakatan, setelah perwakilan pemerintah negara bagian, Senator Keuangan Hamburg Andreas Dressel, menilai tuntutan tersebut tidak realistis dan sulit dipenuhi dalam kondisi fiskal saat ini.
Perwakilan serikat buruh menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah sepenuhnya beralasan untuk mengimbangi tekanan inflasi tinggi yang melanda Jerman dalam beberapa tahun terakhir akibat krisis energi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi Eropa.
Menurut serikat pekerja, kenaikan gaji juga dipandang sebagai langkah strategis untuk merangsang perekonomian Jerman yang tengah lesu sekaligus meningkatkan daya tarik sektor publik di tengah kekurangan tenaga kerja terampil.
Dalam beberapa pekan terakhir, aksi mogok terbatas telah lebih dahulu terjadi di sejumlah wilayah, termasuk taman kanak-kanak di Berlin serta rumah sakit dan universitas di Bayern, sebagai sinyal awal meningkatnya ketegangan industrial.
Ketua dbb Volker Geyer menyatakan bahwa tekanan akan terus ditingkatkan dan aksi mogok kemungkinan diperluas hingga putaran perundingan terakhir yang dijadwalkan berlangsung pada 11–13 Februari 2026.
Sementara itu, Andreas Dressel menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan masih dapat dicapai pada bulan depan, seraya menekankan bahwa kedua pihak memiliki tanggung jawab politik untuk menjaga stabilitas layanan publik di tengah perbedaan yang masih signifikan.
Menurut Andreas Dressel, usai perundingan yang digelar pada Jumat di Potsdam, wilayah pinggiran Berlin, kedua belah pihak mengakui adanya rasa tanggung jawab politik bersama dan mencatat sejumlah kemajuan dalam beberapa isu penting, meskipun perbedaan mendasar masih cukup besar dan belum sepenuhnya terjembatani.
Aksi mogok nasional di Jerman ini dipandang memiliki implikasi luas bagi Uni Eropa, mengingat posisi Jerman sebagai motor ekonomi kawasan dan penyedia utama layanan publik, pendidikan, serta kesehatan lintas negara.
Gangguan pada sektor publik Jerman berpotensi memperkuat tekanan inflasi di Eropa, terutama melalui kenaikan biaya layanan negara dan tuntutan penyesuaian upah di sektor-sektor strategis yang selama ini menahan laju inflasi pascakrisis energi.
Para analis ketenagakerjaan menilai eskalasi tuntutan upah di Jerman dapat memicu efek domino di negara-negara Eropa lain, di mana serikat pekerja mulai menjadikan inflasi tinggi dan kenaikan biaya hidup sebagai dasar negosiasi baru.
Dalam konteks global, sengketa upah ini mencerminkan pergeseran pasar tenaga kerja internasional menuju fase baru pascapandemi, di mana pekerja sektor publik dan strategis menuntut kompensasi yang lebih adil di tengah ketidakpastian ekonomi dan perlambatan pertumbuhan dunia.
Tekanan terhadap anggaran negara-negara maju akibat tuntutan upah yang meningkat juga dinilai dapat memengaruhi kebijakan moneter kawasan euro, terutama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan perlindungan daya beli masyarakat.
Bagi komunitas internasional, perkembangan di Jerman ini menjadi indikator penting bagaimana negara-negara industri menghadapi ketegangan antara disiplin fiskal, keadilan sosial, dan keberlanjutan pasar tenaga kerja di era inflasi global yang belum sepenuhnya mereda.(ali)