Overview
Indonesia mencetak sejarah dengan mencapai swasembada pangan 2025 hanya dalam satu tahun tanpa impor beras konsumsi.
Produksi beras nasional melonjak menjadi 34,71 juta ton dan menciptakan surplus 3,52 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Keberhasilan ini didorong strategi “gaspol” Kementan melalui deregulasi, bersih-bersih birokrasi, pemberantasan mafia pangan, efisiensi anggaran, dan modernisasi pertanian.
SulawesiPos.com – Indonesia mencatat tonggak baru dalam sektor pertanian nasional. Dalam kurun waktu hanya satu tahun, target swasembada pangan berhasil diwujudkan pada 2025, jauh lebih cepat dari rencana awal pemerintah yang mematok waktu empat tahun.
Capaian bersejarah itu diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 7 Januari 2026.
Keberhasilan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kemudian mengungkapkan di balik lonjakan kinerja sektor pangan tersebut.
Dalam dialog bersama pimpinan Jawa Pos Group di kediamannya di Kalibata, Jakarta, Minggu (11/1/2026), Amran menegaskan bahwa swasembada pangan bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari transformasi besar-besaran di tubuh Kementerian Pertanian.
Secara data, keberhasilan itu tercermin dari peningkatan produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut naik 4,09 juta ton atau sekitar 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi itu menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.
Organisasi Pangan Dunia (FAO) bahkan memproyeksikan angka tersebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah produksi beras Indonesia.
Amran menjelaskan, ada lima langkah kunci dan strategi “gaspol” yang menjadi fondasi percepatan swasembada pangan di kementeriannya.
Pertama, adalah deregulasi besar-besaran dengan memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menghambat.
Kementan mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian serta menyederhanakan 15 aturan menjadi satu regulasi utama. Ratusan keputusan menteri juga disesuaikan untuk mempercepat investasi dan hilirisasi pertanian melalui pembentukan satuan tugas khusus.
“Ratusan keputusan menteri disesuaikan untuk mempercepat investasi dan hilirisasi melalui pembentukan Taskforce khusus,” katanya.
Kedua, dilakukan dari internal kementerian. Amran menerapkan sistem meritokrasi ketat dengan melakukan mutasi, demosi, hingga pemecatan terhadap 192 pejabat yang dinilai tidak berkinerja atau bermasalah.
“Saya mau orang yang ingin berubah, kalau usaha awalnya cuma satu, kita tambah sampai lima supaya target melompat tinggi,” tegasnya.
Ketiga, menyasar pengawasan eksternal. Kementan menggandeng Satgas Pangan Polri untuk memberantas praktik mafia pangan.
Sepanjang 2024 hingga 2025, tercatat 92 kasus berhasil ditindak, terdiri dari 46 kasus beras dan 27 kasus pupuk, dengan 76 tersangka.
“Izin dari 2.229 pengecer dan distributor pupuk nakal pun dicabut demi menjamin distribusi yang adil bagi petani,” bebernya.
Keempat, efisiensi anggaran. Kementan memangkas belanja perjalanan dinas, seminar, serta rapat di hotel. Dari kebijakan ini, negara menghemat anggaran hingga Rp3,8 triliun sepanjang 2025.
Dana hasil refocusing kemudian dialihkan langsung untuk kepentingan petani, seperti pengadaan benih unggul, pompa air, dan alat mesin pertanian. Dampaknya, nilai tambah produksi beras mencapai Rp17,89 triliun.
Kelima, transformasi pertanian. Kementan mendorong peralihan dari sistem tradisional ke pertanian modern berbasis mekanisasi. Teknologi ini mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen sampai 100 persen.
Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 167.906 unit alat mesin pertanian (alsintan) telah disalurkan ke berbagai daerah. Program perluasan sawah juga digencarkan, termasuk di Merauke dan Kalimantan Tengah, yang kini mulai memasuki masa panen.
Berbagai kebijakan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir. Sementara itu, stok beras Bulog per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 3,25 juta ton, level tertinggi sepanjang sejarah.
“Ke depan, Kementan tidak hanya fokus pada pangan, tetapi juga mendukung kemandirian energi melalui program Biodiesel B50,” ujar Amran.