Demo mahasiswa Unismuh di kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026), diwarnai saling dorong dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
SulawesiPos.com – Aksi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) di kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026), diwarnai saling dorong dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Massa berupaya masuk ke area gedung untuk menemui Ketua DPRD Sulsel dan meminta dialog terkait sejumlah persoalan nasional.
Ketua DPRD Sulsel disebut tidak dapat hadir karena izin sakit.
Kondisi itu membuat mahasiswa meminta mediasi agar aspirasi mereka tetap dapat disampaikan kepada pimpinan DPRD.
Dalam pantauan SulawesiPos.com, penjagaan dilakukan di sekitar akses masuk kantor sementara DPRD Sulsel.
Saling dorong terjadi ketika massa berusaha memasuki area gedung untuk membuka ruang pertemuan secara langsung.
Ketua BEM Unismuh Andi Rama membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Tuntutan pertama berkaitan dengan kesenjangan di berbagai sektor, terutama bidang pendidikan.
Tuntutan kedua menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kalimantan.
Mahasiswa meminta persoalan lingkungan tersebut mendapat penanganan serius karena berdampak pada masyarakat.
Tuntutan ketiga berisi evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa pemerintahan.
Mahasiswa menilai masih terdapat berbagai persoalan di Indonesia yang belum diselesaikan secara baik.
“Pertama kesenjangan diberbagai sektor yang ada terutama pendidikan, yang kedua masalah karthutla yang masi terjadi diberbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan terutama kalimantan, terakhir kinerja pemerintah prabowo-gibran dalam pelantikan 2 tahunnya pemerintah belum melaksanakan dengan baik, banyak problemtika yang masi terjadi diseluruh indonesia,” kata Andi Rama.
Mahasiswa meminta DPRD Sulsel tidak hanya menerima aspirasi secara administratif, tetapi juga membuka dialog mengenai tuntutan yang mereka bawa.
Mereka berharap mediasi dapat mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan pimpinan dewan atau pihak terkait.