Kandidat Calon Ketua REI Sulsel Haji Badris Salam
SulawesiPos.com — Badris Salam dipastikan menjadi calon tunggal Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan pada Musyawarah Daerah (Musda) XV mendatang.
Kepastian ini diperoleh setelah panitia resmi menutup batas waktu pengembalian formulir pendaftaran pada Selasa (29/9/2026) pukul 24.00 WITA.
Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Musda XV DPD REI Sulsel, Dr. Aldin Bulen, mengonfirmasi bahwa hingga batas akhir pendaftaran, hanya H. Badris Salam yang menyerahkan berkas pencalonan secara lengkap beserta kontribusinya.
“Hanya satu calon yakni Haji Badris Salam yang mengembalikan formulir dengan berkas pencalonan dan kontribusi. Kami akan memprosesnya untuk menetapkan dan mengesahkan H. Badris Salam sebagai calon tunggal,” ujar Aldin.
Di tempat terpisah, Ketua Panitia Pelaksana Musda XV REI Sulsel, Asrul Condang, menyampaikan bahwa pelaksanaan agenda utama Musda tidak mengalami perubahan meski hanya diikuti calon tunggal.
Puncak acara tetap dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026 di Hotel Claro, Makassar, dengan dihadiri jajaran pengurus DPP REI.
Untuk menyemarakkan gelaran Musda, panitia juga mematangkan sejumlah kegiatan pra-Musda.
Rangkaian acara diawali dengan turnamen olahraga padel dan golf bersama pengembang pada 4 Oktober 2026, dilanjutkan aksi sosial penanaman pohon bersama ratusan pengurus pada 6 Oktober 2026 sebagai bentuk kepedulian lingkungan.
“Insya Allah dari awal jadwal Musda REI tidak ada yang berubah, meski hanya satu calon yang akan maju menjadi ketua. Acara tetap terjadwal 7 Oktober 2026 di Hotel Claro Makassar. Segala persiapan telah berjalan maksimal,” tutur Asrul.
Mengenai hak pilih, Anggota SC Musda XV REI Sulsel, Simon Rahman, menegaskan pentingnya registrasi ulang bagi para anggota yang bertindak sebagai pemilih (voter).
Dari total sekitar 380 anggota yang tercatat, sebanyak 258 orang telah mendaftar ulang dan lolos verifikasi ketat sesuai ketentuan AD/ART REI.
“Anggota yang tidak mendaftarkan diri hingga batas waktu yang ditentukan tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam Musda,” tegas Simon.