Mentan Amran membeberkan skema pembiayaan bioetanol oleh BUMN, swasta, dan rakyat dengan dukungan lahan pemerintah serta target 8 juta lapangan kerja.
SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional yang melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat dengan dukungan kepastian lahan serta legalitas dari pemerintah.
Skema tersebut dirancang agar pengembangan bioetanol berbasis tebu, ubi kayu, dan jagung tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga mendorong ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Mentan Amran seusai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Jakarta, sebagaimana rilis Kementerian Pertanian RI yang terbit Selasa (22/9/2026).
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi melalui biofuel berbasis komoditas pertanian.
“Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Mentan Amran.
Pengembangan bioetanol akan bertumpu pada tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung, yang dikembangkan sesuai potensi lahan serta produktivitas masing-masing daerah.
Dari sisi pembiayaan, investasi industri akan mengandalkan sinergi BUMN dan swasta, sedangkan pemerintah berperan memastikan ketersediaan serta kepastian lahan agar investor memiliki dasar yang jelas untuk membangun kawasan produksi dan pabrik.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara,” terangnya.
Mentan Amran mengatakan BUMN akan diprioritaskan pada tahap awal sesuai kemampuan pembiayaannya.
Setelah kapasitas BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi berikutnya akan dibuka bagi sektor swasta.
“Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antri. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas,” ungkapnya.
Kepastian lahan menjadi salah satu kunci percepatan investasi karena menentukan lokasi kawasan, kelayakan pengembangan, dan kepastian operasional industri.
Pemerintah akan mengawal proses penentuan lokasi hingga legalitas lahan agar pengembangan kawasan bioetanol berjalan tertib dan berkelanjutan.
“Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah,” tegasnya.
Di sisi lain, Mentan Amran memastikan pengembangan bioetanol tidak boleh hanya memberi ruang bagi korporasi.
Masyarakat harus menjadi bagian dari pertumbuhan industri, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pengembangan usaha di kawasan produksi.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat,” jelas Mentan Amran.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, tetapi turut menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten dan provinsi.
“Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan. Ini untuk pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada, kabupaten ke provinsi baru nasional,” ujarnya.
Mentan Amran menilai pengembangan bioetanol berpotensi memperluas permintaan terhadap komoditas pertanian, menumbuhkan industri pengolahan, dan membuka lapangan kerja baru.
Pengembangan bioetanol akan membangun rantai ekonomi baru dari budidaya tebu, singkong, dan jagung, pengolahan hasil, pembangunan industri, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan produksi.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” katanya.
Selain mendorong ekonomi rakyat, program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan produksi biofuel di dalam negeri.
Pemerintah berharap pengembangan bioetanol dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis impor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.
Peningkatan bauran etanol dalam bahan bakar akan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan bahan baku dan industri, dengan target implementasi E20 pada 2029 dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.
Program itu menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun kedaulatan energi sekaligus memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkasnya.
Rapat bersama 44 bupati menjadi langkah awal konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah sebagai bagian dari rantai pasok bioetanol nasional.
Pemerintah daerah diharapkan mengusulkan lokasi dan komoditas yang sesuai, sekaligus membuka ruang bagi pengusaha daerah dan masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem industri tersebut.