Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberi keterangan terkait pembatasan ganjil genap bagi Ojol usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026)
SulawesiPos.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengusulkan relaksasi kebijakan ganjil-genap pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi para pengemudi ojek daring atau ojol.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi di SPBU se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai pengemudi ojol memiliki mobilitas harian yang tinggi dan menggantungkan mata pencaharian langsung dari aktivitas di jalan raya.
Menurutnya, regulasi pembatasan BBM untuk kendaraan roda dua semestinya tidak dipukul rata dengan kendaraan pribadi.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Ia menambahkan, pembatasan ruang gerak pengemudi ojol melalui skema ganjil-genap berpotensi langsung menekan pendapatan harian mereka, terutama setelah sebelumnya sempat dihadapkan pada persoalan antrean panjang di SPBU.
Kendati mengusulkan pelonggaran, Appi menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan.
Ia menyarankan adanya tanda atau identitas pengenal resmi pada sepeda motor mitra ojol agar petugas di SPBU dapat memverifikasi dengan akurat.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” tegasnya, seraya menekankan perlunya sinergi antara Pemprov Sulsel, Pertamina, pengelola SPBU, dan satuan tugas terkait.
Selain persoalan teknis di SPBU, Munafri juga mendorong Pertamina untuk lebih proaktif dalam menghitung pola konsumsi BBM masyarakat. Ia meminta pasokan dan kuota BBM bersubsidi seperti Pertalite dihitung secara presisi sejak awal agar tidak memicu kelangkaan berulang maupun disparitas harga yang memberatkan warga.
Rapat evaluasi distribusi BBM tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, jajaran Forkopimda Sulsel, serta kepala daerah kabupaten/kota lainnya.