Pengamat Komunikasi Politik Dr Attock Suharto
SulawesiPos.com — Gelombang kesulitan kini menghantam warga Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Masyarakat dihadapkan pada rentetan krisis kebutuhan dasar yang terjadi secara bersamaan, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), sulitnya pasokan gas elpiji 3 kilogram, hingga pemadaman listrik bergilir yang berkepanjangan.
Namun di tengah penderitaan tersebut, belum ada respons maupun langkah konkret dari para anggota DPRD Sulsel untuk menyuarakan pembelaan bagi warganya.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan luas. Warga yang merasa kehilangan tempat mengadu akhirnya memilih menumpahkan keluhan di media sosial, alih-alih melapor ke kantor wakil rakyat.
Pakar Komunikasi Politik UIN Datokarama, Dr. Attock Suharto, M.Si, menilai situasi ini menunjukkan rapuhnya jembatan komunikasi antara parlemen dan rakyat. Menurutnya, masalah BBM, elpiji, dan listrik merupakan kebutuhan pokok yang vital sehingga dampaknya langsung melumpuhkan aktivitas sehari-hari warga.
“Kondisi hari ini adalah situasi di mana masyarakat dihadapkan pada hal yang sangat sulit. BBM langka, listrik padam, dan semacamnya. Ini kebutuhan dasar yang sangat memprihatinkan,” ujar Attock saat ditemui SPos, Rabu (9/9/2026).
Pengurus IKA UIN Alauddin ini juga mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah segera menunjukkan kemauan politik (political will) guna menyelesaikan carut-marut distribusi kebutuhan pokok ini. Di sisi lain, ia mengkritik sikap pasif DPRD Sulsel yang terkesan lamban merespons persoalan riil di akar rumput.
“DPR mestinya tidak perlu menunggu waktu, harus jemput bola dan melihat situasi di lapangan. Di situlah fungsi dewan yang semestinya hadir untuk menjembatani kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa fenomena warga yang lebih memilih mengadu ke media sosial merupakan sinyal bahaya bagi legitimasi lembaga perwakilan rakyat.
Sikap dewan yang terus berdiam diri dikhawatirkan memicu krisis kepercayaan publik yang lebih dalam serta membuka ruang kesimpangsiuran informasi yang merugikan stabilitas daerah.
“Jangan sampai masyarakat makin tidak menaruh harapan dan kepercayaan kepada DPR, mencari jalan sendiri, lalu terjadi simpang siur informasi yang memicu miskomunikasi di tengah publik. DPR harus segera menindaklanjuti keluhan ini,” pungkasnya.