Antrean BBM di Makassar merembet ke Pertamini di Kerung-Kerung, Makassar. dok/makassariinfo
SulawesiPos.com – Antrean bahan bakar minyak (BBM) di Makassar merembet dari SPBU ke penjual eceran bermesin Pertamini di kawasan Kerung-Kerung dan kawasan lainnya, Selasa (8/9/2026) malam.
Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat berbaris di Warung Bugis depan Kopi Kenala untuk mendapatkan BBM di tengah antrean Pertalite dan Solar yang terjadi pada sejumlah titik di kota tersebut.
Rekaman yang beredar memperlihatkan sepeda motor memenuhi sisi jalan dan area depan warung.
Belum ada keterangan mengenai jenis dan jumlah BBM yang tersedia di lokasi maupun lamanya pengendara menunggu.
Pada hari yang sama, antrean kendaraan juga terpantau di SPBU Jalan Bawakaraeng, Perintis Kemerdekaan, Pengayoman, Rappocini, dan Ratulangi.
Sejumlah SPBU dilaporkan sempat menghentikan pelayanan karena stok Pertalite dan Pertamax habis sambil menunggu pengiriman berikutnya.
Seorang petugas SPBU di Jalan Bawakaraeng mengatakan kekosongan yang terjadi di tempatnya bersifat sementara karena menunggu armada tangki membongkar muatan.
“Stok Pertalite sebenarnya selalu tersedia. Memang sempat habis, tetapi itu tidak lama karena mobil tangki langsung datang mengisi kembali. Fenomena peningkatan antrean kendaraan seperti ini memang sudah berlangsung selama tiga hari terakhir,” kata petugas tersebut, Selasa (8/9/2026).
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto menyatakan stok BBM di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman.
Menurut dia, antrean dipicu peningkatan permintaan dari kendaraan pribadi, angkutan logistik, dan bus penumpang.
“Kami memahami adanya antrean di lapangan yang disebabkan tingginya demand di Sulawesi Selatan. Namun kami terus melakukan optimalisasi distribusi agar penyaluran dapat dilakukan tepat waktu. Kami juga memastikan pasokan BBM dalam kondisi aman dan distribusi ke seluruh SPBU tetap berjalan secara rutin,” ujar Lilik.
Pertamina memajukan jam operasional Fuel Terminal Makassar agar pengiriman dapat menjangkau lebih awal daerah yang dipetakan rawan antrean.
Pasokan ke SPBU juga ditambah ketika stok mendekati kondisi kritis, sementara petugas marshall disiapkan untuk mengatur barisan kendaraan.
General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengatakan peningkatan kebutuhan dalam beberapa waktu terakhir terutama berasal dari kendaraan berukuran besar.
“Beberapa waktu terakhir memang peningkatan demand ini cenderung di kendaraan-kendaraan besar dan menyebabkan antrean di beberapa SPBU. Walaupun memang sudah kami antisipasi, kami bersama pemprov, bersama ditkrimsus, dan juga Dinas ESDM sudah berkoordinasi harian untuk mengatasi antrean,” jelas Deny.
Pertamina sebelumnya mencatat sebagian truk bertahan di sekitar SPBU setelah mencapai batas pengisian harian 200 liter.
Kendaraan dengan tangki berkapasitas 400–600 liter disebut menunggu hari berikutnya untuk kembali mengisi sebelum melanjutkan perjalanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk satgas gabungan yang melibatkan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pertamina.
Tim tersebut ditugaskan menertibkan antrean sekaligus memeriksa distribusi BBM bersubsidi.
“Kita sudah turunkan surat edaran pembentukan Satgas yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pertamina untuk menertibkan pengisian bahan bakar. Banyak indikasi antrean berulang, ada yang takut tidak dapat lalu isi sesuai jatah, tunggu besoknya isi lagi. Ada juga tindakan ilegal seperti modifikasi tangki,” ujar Andi Sudirman, Selasa (8/9/2026).
Andi Sudirman mengatakan pemeriksaan harus membedakan warga yang benar-benar membeli BBM untuk kebutuhan harian dengan transaksi yang mengarah pada pelanggaran.
Hasil evaluasi satgas akan digunakan untuk menentukan kebutuhan penindakan atau pengusulan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Pertamina memblokir 4.767 QR Code Subsidi Tepat di Sulawesi sepanjang Januari hingga 4 September 2026 karena terindikasi melakukan pengisian berulang atau menunjukkan pola transaksi tidak wajar.
“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar,” kata Lilik.
Sepanjang 2026, Pertamina juga menjatuhkan skorsing penyaluran kepada 59 SPBU di Sulawesi Selatan karena pelanggaran operasional dan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Polda Sulsel belum menyimpulkan penyebab antrean maupun memastikan adanya jaringan yang menyalahgunakan distribusi BBM.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Pertamina serta pengelola SPBU.
“Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dari Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap melaksanakan penyelidikan. Apakah ada mafia, atau tidak ada mafia nanti kita sampaikan kembali,” kata Didik.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi meminta Pertamina menjelaskan penyebab gangguan yang terlihat di lapangan dan menormalkan pelayanan bagi masyarakat.
“Paling penting sekarang adalah bagaimana pasokan kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM serta elpiji yang sesuai harga yang ditetapkan,” ujarnya.