SulawesiPos.com — Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan, A. Waris Halid, mendapat mandat memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sulawesi Selatan periode 2025–2031.
Waris Halid ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua dalam Rapat Pleno Diperluas DPD Abpednas Sulsel yang berlangsung di Hotel Ramedo, Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari 18 DPC Abpednas se-Sulawesi Selatan.
Selain menetapkan ketua, forum juga menyepakati restrukturisasi kepengurusan DPD Abpednas Sulsel untuk periode yang sama.
Penetapan Waris Halid yang akrab disapa AWH berlangsung dalam suasana kekeluargaan.
Setelah menerima mandat, rapat dilanjutkan dengan agenda penyegaran struktur organisasi sesuai mekanisme musyawarah serta ketentuan AD/ART Abpednas Indonesia.
Dalam kepengurusan baru tersebut, Akbar Shabaka dipercaya mendampingi Waris Halid sebagai sekretaris.
Rapat pleno sekaligus menetapkan dan mengesahkan susunan pengurus DPD Abpednas Sulsel periode 2025–2031.
Waris Halid menyatakan kesediaannya menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan visi dan misi Abpednas di Sulawesi Selatan, khususnya dalam memperkuat penyaluran aspirasi masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Dengan ini saya bersedia menerima amanah sebagai Ketua DPD Abpednas Sulawesi Selatan periode 2025–2031,” ucapnya.
Menurut Waris, Abpednas memiliki posisi penting sebagai wadah komunikasi, koordinasi, sekaligus pemersatu anggota BPD di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
Keberadaan organisasi tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk menampung sekaligus menyalurkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa melalui BPD secara terarah dan bertanggung jawab.
Tak hanya soal penyaluran aspirasi, Abpednas juga memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman anggota BPD terkait tugas, fungsi dan kewenangan mereka.
Termasuk di dalamnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Di sisi lain, Abpednas membangun kemitraan dengan sejumlah lembaga negara dan pemerintah.
Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, hingga Kejaksaan RI melalui program Jaga Desa.
Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus mendorong pencegahan penyalahgunaan anggaran desa.
Dengan kepengurusan baru ini, Abpednas Sulsel di bawah kepemimpinan Waris Halid diharapkan semakin mampu memperkuat peran organisasi dalam tata kelola pemerintahan desa.
Selain itu, organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat desa sekaligus memperkuat posisi BPD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.