SulawesiPos.com – Sekitar 430 ribu keluarga di Sulawesi Selatan diperkirakan belum memiliki rumah sendiri hingga Juli 2026, dengan Kota Makassar menjadi wilayah dengan backlog kepemilikan tertinggi dan Kabupaten Bone menonjol pada persoalan rumah tidak layak huni. Data itu disampaikan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sulawesi 3, Dwiayu Permatasari, berdasarkan estimasi indikatif dashboard MyPKP saat dikonfirmasi Sabtu (22/8/2026).
Dwiayu mengatakan kebutuhan perumahan di Sulawesi Selatan masih tinggi karena dari sekitar 3,1 juta keluarga, sekitar 40,34 persen atau lebih dari 1,2 juta keluarga masih tercatat memiliki persoalan backlog perumahan.
“Kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri, kebutuhan perumahan memang masih cukup tinggi,” ujar Dwiayu saat dikonfirmasi, Sabtu (22/8).
Dari jumlah itu, sekitar 430 ribu keluarga diperkirakan belum memiliki rumah sendiri.
Sekitar 825 ribu keluarga lainnya disebut sudah memiliki tempat tinggal, tetapi kondisi rumahnya belum memenuhi standar layak huni.
“Data tersebut merupakan estimasi indikatif, bukan angka mikro pemutakhiran langsung,” ujarnya.
Dwiayu menyebut Makassar menjadi daerah dengan persoalan backlog kepemilikan rumah paling tinggi di Sulawesi Selatan karena jumlah penduduknya besar dan arus urbanisasi terus meningkat.
“Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kota Makassar merupakan daerah dengan backlog perumahan tertinggi. Namun, khusus Makassar lebih menonjol di backlog kepemilikan karena transisi urbanisasi,” ungkapnya.
Di Kabupaten Bone, kebutuhan terbesar justru berada pada perbaikan kualitas hunian yang belum layak.
“Sementara di kabupaten seperti Bone, kebutuhannya sangat besar dari sisi kualitas hunian,” katanya.
Ia menjelaskan backlog perumahan tidak hanya menggambarkan warga yang belum mempunyai rumah, tetapi juga mereka yang sudah tinggal di rumah sendiri namun kondisinya belum layak.
“Persoalannya bukan hanya berkaitan dengan masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi juga masyarakat yang sudah memiliki tempat tinggal tetapi belum layak secara kondisi rumahnya,” jelasnya.
Pemerintah, kata dia, menyiapkan intervensi lewat pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, hingga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pendanaan program itu disebut berasal dari APBN, APBD, dan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Dwiayu menegaskan angka dalam dashboard masih bersifat estimasi indikatif sehingga perlu sinkronisasi lanjutan dengan data kependudukan, tingkat pendapatan, kondisi fisik rumah, serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Selain Makassar dan Bone, kebutuhan hunian juga tumbuh di kawasan penyangga metropolitan Mamminasata seperti Gowa dan Maros seiring pertambahan penduduk dan pembangunan kawasan perumahan.
“Wilayah Mamminasata ini tercatat telah memiliki puluhan ribu hunian rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Gowa dan juga Kabupaten Maros,” ujarnya.