Suasana Dapur MBG
SulawesiPos.com – Sebanyak 138 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat pelatihan deteksi dini keamanan pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan.
Pelatihan yang digelar BBPOM di Makassar itu membekali kepala SPPG dan ahli gizi dengan kemampuan menggunakan rapid test kit untuk memeriksa potensi cemaran pada bahan pangan.
Pelatihan berlangsung di Aula Baji Minasa BBPOM di Makassar dan diikuti perwakilan dari 69 SPPG yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa.
Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan, mengatakan pemeriksaan menggunakan alat uji cepat menjadi bagian dari upaya memastikan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG memenuhi aspek keamanan dan mutu.
“Kami melatih petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan rapid test kit atau alat uji cepat,” kata Yosef di Makassar, Selasa (18/8/2026).
Dalam pelatihan tersebut, peserta menerima materi mengenai penggunaan rapid test kit, sekaligus menjalani praktik pemeriksaan secara langsung.
Laboratorium BBPOM di Makassar memberikan pembekalan mulai dari teknik mengambil dan menangani sampel, tahapan pengujian, hingga cara membaca hasil pemeriksaan.
Sejumlah parameter keamanan dan mutu pangan menjadi objek praktik. Peserta antara lain dilatih mendeteksi formalin, boraks, nitrit, serta residu pestisida.
Pemeriksaan juga mencakup indikator kesegaran bahan pangan, seperti ayam dan ikan. Pada ikan, peserta diperkenalkan dengan pemeriksaan histamin yang dapat menjadi salah satu indikator terkait kesegarannya.
Kemampuan tersebut diharapkan dapat membantu petugas SPPG melakukan pemeriksaan awal terhadap bahan pangan sebelum digunakan dalam penyediaan menu MBG.
Yosef menilai aspek keamanan pangan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan gizi dalam program MBG.
Pengawasan diperlukan sejak bahan baku dipilih hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Menurut dia, MBG tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga kelompok penerima manfaat lain, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program tersebut juga dinilai memiliki dampak lebih luas karena berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Karena itu, pengawasan terhadap pangan harus dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi.
Yosef mengatakan penguatan kapasitas petugas SPPG tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Kepala BPOM RI untuk mendukung program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, termasuk MBG.
Penggunaan rapid test kit di tingkat SPPG menjadi salah satu langkah deteksi dini untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bahan kimia berbahaya dalam pangan yang akan digunakan untuk program tersebut.