SulawesiPos.com — Ratusan mahasiswa dan pemuda, menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Reformasi Jilid II, Senin (22/6/2026), di sejumlah titik sentral Kota Makassar, untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta menuntut evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Aksi ini rencananya berlangsung di Flyover Jalan AP Pettarani hingga Jalan Sultan Alauddin. Sejumlah kelompok mahasiswa dan pemuda terlibat, di antaranya HMI Komisariat Universitas Bosowa, HMI Cagora, dan HMI Badko Sulsel.
Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari Reformasi Jilid II, penolakan kenaikan BBM, evaluasi total program MBG, hingga evaluasi pemerintahan Prabowo–Gibran.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Aqil Abdan Syakuran menilai arah kebijakan pemerintah saat ini memunculkan banyak pertanyaan dan belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Ia bahkan menyebut pola pemerintahan memiliki kemiripan dengan era Orde Baru.
“Kami melihat pemerintahan hari ini, itu mirip-mirip dengan bapak Soeharto, kenapa demikian, karena kami melihat staf khusus dari presiden ini tidak didengar oleh bapak Presiden,” ujar Aqil di lokasi dikutip dari fajar.co.id.
Aqil juga menyoroti pernyataan Presiden yang dinilainya memicu polemik karena tidak disiapkan secara matang.
“Banyak program, misalnya standar penulisan pidato saja itu tidak jelas diucapkan. Karena saya yakin penulisan pidato sudah memperhatikan kedepannya apa yang terjadi jika hal itu tidak diucapkan,” ucapnya.
Menurut Aqil, sejumlah pernyataan Presiden lebih banyak didasarkan pada keyakinan pribadi dibanding realitas yang dirasakan masyarakat.
“Dia (presiden prabowo) hanya melalui keyakinannya saja seperti pernyataan bahwa dolar itu tidak digunakan di desa. Itu permasalahannya,” lanjutnya.
Selain itu, Aqil menilai sejumlah program pemerintah belum didukung kajian yang mendalam dan cenderung sebatas janji politik.
“Yang kedua, kami melihat program yang di jalankan sebagai janji politik semata, karena tidak ada analisa mendalam sebelum program itu berjalan,” terangnya.
Ia menambahkan, dampak kebijakan tersebut mulai terasa pada pengelolaan anggaran, termasuk di daerah.
“Sehingga membuat carut marut APBD sekarang karena dialihkan. Percuma badan kita sehat kalau biaya pendidikan tidak ada, seolah hak rakyat akan dirampas pada akhirnya,” imbuhnya.
Aqil menegaskan, seruan Reformasi Jilid II merupakan respons atas kondisi pemerintahan saat ini.
“Kenapa kami Reformasi Jilid II, karena pemerintahan sekarang mirip-mirip pemerintahan Soeharto, gaya-gaya otoriter,” tegasnya.
Anggaran Negara Jadi Fokus Mahasiswa
Saat disinggung tuntutan paling mendesak, Aqil menyebut persoalan anggaran negara menjadi fokus utama mahasiswa.
“Persoalan APBN, kami menganggap program adalah induk utama dari persoalan, karena misalnya BBM, barang yang misalnya SPPG, tempe yang jarang dipakai sekarang karena langka jadi mahal,” ungkapnya.
“Kemudian kebijakan luar negeri, APBN dipakai. Mereka bilang dana yang dipakai ke luar negeri adalah sisa-sisa APBN, nah ini mungkin permasalahan keluarga negeri dapat berdampak,” kuncinya.
Sementara itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Sulsel, Muh Rafly Tanda, membenarkan rencana aksi tersebut dengan estimasi jumlah massa.
“Iye jadi, kurang lebih 100 orang massa aksi,” ucap Rafly, Senin siang.
Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan massa masih berfokus pada isu Reformasi Jilid II.
Sebelumnya, aksi serupa juga digelar sepekan lalu di bawah Flyover Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Selain Aqil dan sekitar 30 rekannya, massa dari HMI juga tampak melakukan unjuk rasa dengan tuntutan serupa.
