SulawesiPos.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meresmikan pengoperasian moda transportasi laut gratis bernama “Pete-pete Laut” di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (12/6/2026).
Layanan menggunakan armada KM Banawa Nusantara 27 ini diprioritaskan bagi pelajar, tenaga kesehatan (nakes), guru, dan masyarakat umum di wilayah kepulauan terluar.
​Munafri—yang akrab disapa Appi—menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan solusi nyata atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini membatasi mobilitas, pendidikan, dan pelayanan kesehatan warga pulau. Program ini juga menjadi realisasi janji politiknya bersama Aliyah Mustika Ilham pada Pilkada 2024 lalu.
​”Hari ini kita melakukan peluncuran awal (soft launching). Setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya alias gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” ujar Munafri dalam sambutannya, Jumat.
​Ia menekankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) memprioritaskan keselamatan pelayaran. Dengan kapasitas angkut sekitar 30 penumpang, kapal wajib dilengkapi pelampung (life jacket) yang memadai dan alat komunikasi yang berfungsi baik, serta dilarang melebihi muatan (overload). Ke depan, Pemkot Makassar berencana menambah 2 hingga 3 unit armada secara bertahap.
​Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa kapal kayu ini akan beroperasi rutin satu kali sepekan setiap hari Senin. Rute perjalanan dimulai dari Pulau Barrang Lompo menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga ke pulau terluar sebelum akhirnya kembali ke Barrang Lompo.
​”Seluruh awak kapal yang terdiri dari lima orang telah memiliki sertifikasi keselamatan maritim internasional, seperti BST, AFF, dan SAT,” kata Rheza.
​Rheza menambahkan, operasional program ini tidak menggunakan anggaran baru, melainkan mengoptimalkan anggaran operasional kapal Dishub yang sudah ada.
Untuk menunjang operasional, Dishub mengalokasikan anggaran bahan bakar, biaya pemeliharaan fisik/mesin untuk tahun 2026, serta belanja jasa operator kapal sebesar Rp246 juta per tahun.
​Meski demikian, Rheza mengakui adanya tantangan infrastruktur berupa kedalaman perairan dan keterbatasan dermaga di sejumlah pulau tujuan, seperti di Pulau Bone Tambu.
Akibatnya, kapal belum bisa bersandar langsung dan harus menggunakan perahu penghubung (tender boat) untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Ia berharap ke depan pembangunan dermaga yang lebih representatif dapat segera terealisasi.
​Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, mulai dari Dinas PU, BPKAD, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga Dinas Kesehatan.
