SulawesiPos.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menemui langsung peserta seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tengah menjadi perhatian publik menyusul polemik hasil seleksi tingkat nasional yang ramai dibahas di media sosial.
Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Senin (25/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut melibatkan unsur Pemerintah Kota Makassar, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, guna membuka ruang komunikasi antara seluruh pihak.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap aspirasi peserta sekaligus menjaga suasana tetap kondusif di tengah polemik yang berkembang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan pertemuan itu bertujuan memastikan seluruh aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, Pemprov Sulsel siap memfasilitasi apabila terdapat keberatan atau masukan yang ingin disampaikan Pemerintah Kota Makassar kepada panitia seleksi tingkat pusat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin dikutip Kamis (28/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos menuju tingkat nasional merupakan kewenangan panitia pusat.
Pemerintah daerah disebut tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi hasil seleksi.
Seleksi Paskibraka sendiri dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional dengan mengacu pada pedoman resmi yang telah ditetapkan.
Pemprov Sulsel menilai penting menjaga komunikasi yang baik agar polemik yang berkembang di ruang publik tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga diajak untuk tetap menghormati seluruh tahapan seleksi dan menyikapi informasi yang beredar secara bijak serta proporsional.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung proses seleksi yang transparan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pihak berwenang tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil di tingkat nasional.
