Overview
SulawesiPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami penurunan sebesar 7,43 persen atau setara 685,14 ribu orang berdasarkan data Penduduk Miskin Sulsel periode September 2025.
Tren penurunan tersebut juga tercermin di Kota Makassar yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir sejak berakhirnya pandemi Covid-19.
Staf Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial BPS Kota Makassar, Ramin, menjelaskan bahwa penghitungan angka kemiskinan oleh BPS dilakukan menggunakan pendekatan konsumsi, dengan pengecualian pada masa pandemi.
“Angka kemiskinan itu di BPS melalui pendekatan konsumsi yah, kecuali (masa) covid, jadi covid itu kan berakhir 2022 lah, jadi 2023, 2024, 2025 untuk tren Kota Makassar memang angka kemiskinan itu terus mengalami penurunan,” ujar Ramin.
Ia menyebutkan, pada 2023 angka kemiskinan Kota Makassar berada di kisaran 5 persen atau sekitar 80 ribu jiwa, sebelum mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun berikutnya.
“(Tahun) 2023 itu angka kemiskinan itu 5 persen jadi ada sekitar 80 ribu jumlah penduduk miskin yah, kemudian di 2024 itu memang terjadi penurunan memang sangat signifikan,” kata dia.
“Jadi tidak sampai satu persen di situ, kan dari 5% menjadi 4,97,” imbuhnya.
Berdasarkan data BPS terbaru, angka kemiskinan di Kota Makassar kembali menurun hingga mencapai 4,43 persen pada November 2025.
Angka Kemiskinan Makassar Terendah Se-Sulsel
Ramin menambahkan, capaian tersebut menempatkan Kota Makassar sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan.
“Untuk Sulsel seluruhnya itu kita (Kota Makassar) di urutan terakhir, jadi paling rendah angka kemiskinan sampai saat ini,” jelasnya.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rendahnya angka kemiskinan di Makassar sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, khususnya konsumsi makanan.
“Jadi faktor paling banyak ini untuk tren kota Makassar faktor makanan itu masih tetap menjadi, komoditi makanan itu masih tetap menjadi penyumbang terbesar untuk penurunan angka garis kemiskinannya,” terang Ramin.
“Kota Makassar makanan masih menjadi penyumbang terbesar untuk menghitung angka garis kemiskinan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, garis kemiskinan salah satunya ditentukan berdasarkan batas minimum pengeluaran konsumsi per kapita per bulan.
Batas tersebut akan terus disesuaikan mengikuti perkembangan harga dan pola konsumsi masyarakat.
“Tahun sebelumnya mungkin di sekitaran 400.000 garis kemiskinan, 400.000 rupiah mau tidak mau setiap tahun itu angkanya kita naikkan menjadi naik sekitar 500, 600 ribu rupiah untuk memotong di mana level tingkat garis kemiskinan, kalau di bawah daripada angka itu, itu yang masuk kategori miskin,” jelasnya.
Ramin menegaskan bahwa angka kemiskinan sepenuhnya ditentukan berdasarkan hasil survei, bukan penyesuaian sepihak.
“Angka kemiskinan itu tergantung dari hasil survei (susenas), jadi itu bukan autopilot, bahwa kita turunkan lagi ini,” pungkasnya.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh pihak yang terlibat.
“Alhamdulillah BPS mencatat kondisi Sulawesi Selatan dengan persentase 7,43% menjadi terendah dalam enam tahun terakhir,” kata Andi Sudirman, Jumat (6/2/2026).
Ia menyebut penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang terarah serta penguatan sektor produktif, infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
“Ini adalah wujud kerja kolaborasi di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran. Mari terus tingkatkan kerja-kerja untuk tujuan Sulsel Maju dan Berkarakter menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.