TNI AD Tegaskan Tak Ambil Alih Wewenang Polri dalam Penindakan Begal di Jakarta

SulawesiPos.com – TNI Angkatan Darat menegaskan keterlibatan prajurit dalam operasi penanganan begal dan bandit jalanan bersama Polda Metro Jaya tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas kepolisian.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, menegaskan seluruh kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.

“Perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri,” kata Donny Pramono, dikutip dari JawaPos, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, peran TNI AD dalam kegiatan tersebut terbatas pada dukungan pengamanan dan patroli bersama untuk membantu menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Donny menjelaskan operasi yang melibatkan TNI AD, Polri, dan Satpol PP merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Patroli gabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan mekanisme perbantuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu berdasarkan mekanisme perbantuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang termasuk amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, revisi atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” jelasnya.

BACA JUGA:  Polri Janji Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus

Ia menambahkan, TNI AD dan Polri akan terus mengedepankan koordinasi serta profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Pada prinsipnya TNI Angkatan Darat dan Polri akan terus mengedepankan koordinasi, profesionalitas, serta langkah preventif yang terukur guna menjaga kondusifitas wilayah dan stabilitas keamanan nasional,” ucap Donny.

TNI AD menilai keterlibatan prajurit dalam operasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pelaksanaannya, kata Donny, dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari pihak kepolisian untuk membantu menciptakan rasa aman di wilayah yang dinilai rawan tindak kriminal.

Kehadiran personel TNI di lapangan diharapkan mampu memperkuat efek pencegahan sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan.

Kodam Jaya Kerahkan Batalyon Tempur Bantu Patroli

Sebelumnya, Kodam Jaya/Jayakarta mengerahkan personel dari satuan batalyon tempur guna membantu Polda Metro Jaya mengantisipasi maraknya aksi begal di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya/Jayakarta, Noor Iskak, mengatakan patroli gabungan telah dilakukan mulai dari tingkat koramil dan polsek hingga kodam dan polda.

BACA JUGA:  Tanggapi Kasus Kapolres Bima Kota, Ketua Komisi III DPR: Harusnya Dia Terdepan dalam Pemberantasan Narkoba

“Bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli-patroli bersama mulai dari tingkat bawah koramil-polsek, kodim-polres, sampai dengan polda-kodam. Satuan yang kami libatkan selain dari satuan wilayah kodim, kami juga melibatkan satuan batalyon tempur untuk mem-back up dan menambah personel kegiatan patroli,” kata dia.

Menurut Noor Iskak, keamanan Jakarta merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat.

Kodam Jaya menegaskan dukungan kepada Polda Metro Jaya bertujuan memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kriminalitas jalanan.

“Harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Kodam Jaya akan terus mem-backup, mendukung dan men-support kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya,” tegasnya.

SulawesiPos.com – TNI Angkatan Darat menegaskan keterlibatan prajurit dalam operasi penanganan begal dan bandit jalanan bersama Polda Metro Jaya tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas kepolisian.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, menegaskan seluruh kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.

“Perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri,” kata Donny Pramono, dikutip dari JawaPos, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, peran TNI AD dalam kegiatan tersebut terbatas pada dukungan pengamanan dan patroli bersama untuk membantu menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Donny menjelaskan operasi yang melibatkan TNI AD, Polri, dan Satpol PP merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Patroli gabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan mekanisme perbantuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu berdasarkan mekanisme perbantuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang termasuk amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, revisi atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” jelasnya.

BACA JUGA:  Tanggapi Kasus Kapolres Bima Kota, Ketua Komisi III DPR: Harusnya Dia Terdepan dalam Pemberantasan Narkoba

Ia menambahkan, TNI AD dan Polri akan terus mengedepankan koordinasi serta profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Pada prinsipnya TNI Angkatan Darat dan Polri akan terus mengedepankan koordinasi, profesionalitas, serta langkah preventif yang terukur guna menjaga kondusifitas wilayah dan stabilitas keamanan nasional,” ucap Donny.

TNI AD menilai keterlibatan prajurit dalam operasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pelaksanaannya, kata Donny, dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari pihak kepolisian untuk membantu menciptakan rasa aman di wilayah yang dinilai rawan tindak kriminal.

Kehadiran personel TNI di lapangan diharapkan mampu memperkuat efek pencegahan sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan.

Kodam Jaya Kerahkan Batalyon Tempur Bantu Patroli

Sebelumnya, Kodam Jaya/Jayakarta mengerahkan personel dari satuan batalyon tempur guna membantu Polda Metro Jaya mengantisipasi maraknya aksi begal di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya/Jayakarta, Noor Iskak, mengatakan patroli gabungan telah dilakukan mulai dari tingkat koramil dan polsek hingga kodam dan polda.

BACA JUGA:  Polri Janji Dampingi Keluarga Arianto Tawakal, Bripda Mesias Dipecat dan Terancam 15 Tahun Penjara

“Bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli-patroli bersama mulai dari tingkat bawah koramil-polsek, kodim-polres, sampai dengan polda-kodam. Satuan yang kami libatkan selain dari satuan wilayah kodim, kami juga melibatkan satuan batalyon tempur untuk mem-back up dan menambah personel kegiatan patroli,” kata dia.

Menurut Noor Iskak, keamanan Jakarta merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat.

Kodam Jaya menegaskan dukungan kepada Polda Metro Jaya bertujuan memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kriminalitas jalanan.

“Harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Kodam Jaya akan terus mem-backup, mendukung dan men-support kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya,” tegasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru