Komisi Reformasi Polri Terima Masukan 100 Organisasi, Jimly Bagi Jadi Operasional dan Struktural

Overview

• Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari lebih 100 organisasi.
• Aspirasi dirumuskan menjadi dua kelompok yaitu operasional dan struktural.
• Usulan struktural mencakup kedudukan Polri hingga mekanisme pengangkatan Kapolri.

SulawesiPos.com – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari lebih dari 100 organisasi, mulai dari perguruan tinggi hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

Mayoritas aspirasi yang disampaikan bersifat operasional dan berkaitan langsung dengan tata kelola teknis kepolisian.

“Masukan dari masyarakat, lebih dari 100 organisasi, termasuk dari perguruan tinggi, sudah kita dengar semuanya. Selanjutnya kita rangkum dan rumuskan menjadi dua kelompok usulan kebijakan,” kata Jimly dalam siniar YouTube bersama Mahfud MD, Senin (9/2/2026).

Jimly menjelaskan, kelompok pertama merupakan usulan kebijakan yang bersifat operasional.

Kebijakan ini terutama membutuhkan pengaturan internal melalui instrumen seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) dan Peraturan Kapolri (Perkap).

Rancangan kebijakan tersebut disiapkan untuk jangka menengah hingga panjang, yakni periode tiga tahun mulai 2026 hingga 2029.

“Sebagian bisa langsung dikerjakan oleh Kapolri saat ini, namun ada juga yang diharapkan dapat dilanjutkan oleh Kapolri berikutnya,” jelasnya.

Usulan Struktural Disampaikan ke Presiden

Sementara itu, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD menyebut kelompok kedua merupakan usulan kebijakan yang bersifat struktural.

Usulan tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden karena menyangkut isu fundamental dalam sistem ketatanegaraan dan tata kelola kepolisian.

“Yang struktural itu nanti akan disampaikan kepada Presiden. Misalnya soal kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan, apakah langsung di bawah Presiden atau berada di bawah kementerian,” ujar Mahfud.

Soroti Kompolnas hingga Mekanisme Kapolri

Selain kedudukan institusional, Mahfud juga menyoroti perlunya penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar memiliki fungsi pengawasan yang lebih kuat.

Isu lain yang dibahas mencakup mekanisme pengangkatan Kapolri, termasuk kemungkinan tetap melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR atau alternatif mekanisme lain.

“Termasuk juga soal penugasan anggota Polri di institusi sipil di luar struktur Polri,” ucapnya.

Mahfud menegaskan, usulan struktural berbeda dengan kebijakan instrumental atau operasional yang dapat langsung dilaksanakan Kapolri melalui regulasi internal.

“Itu yang struktural. Yang lain itu sifatnya instrumental tadi, dilaksanakan Kapolri, dibuat Perpol, dibuat apa macam-macam gitu nanti,” pungkasnya.