Overview:
SulawesiPos.com – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) melaksanakan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada Rabu (14/01/2026).
Kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukasi aplikatif untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai sistem ketatanegaraan serta memahami lebih dalam peran strategis MK sebagai lembaga negara yang lahir pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam sesi pemaparan materi, Mohammad Chamid Zuhri dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK menjelaskan secara komprehensif mengenai hierarki norma hukum di Indonesia serta kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
Ia menekankan peran vital MK sebagai the guardian of the constitution (penjaga konstitusi) dan the guardian of democracy yang bertugas melindungi hak konstitusional setiap warga negara dari potensi penyimpangan norma hukum.
Mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mendalam mengenai struktur kelembagaan, persyaratan hakim konstitusi, hingga mekanisme teknis alur berperkara yang kini telah mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi.
Mohammad Chamid Zuhri, yang akrab disapa Hari menggarisbawahi integritas MK dalam memberikan akses keadilan bagi setiap pemohon yang datang tanpa terkecuali.
“MK itu tidak bisa menolak permohonan yang masuk, pasti akan diterima oleh MK. Tetapi sebelum diterima, MK akan mengkaji terlebih dahulu. Tapi pasti semua permohonan itu akan MK terima,” ujarnya dalam sesi diskusi di hadapan para mahasiswa.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan langsung ke Pusat Konstitusi (Puskon) MK, di mana mahasiswa dapat berinteraksi dengan berbagai sarana edukasi literasi konstitusional.
Kunjungan ini diharapkan mampu memberikan pengalaman akademik yang nyata bagi mahasiswa UNUSIA dalam memahami praktik ketatanegaraan serta memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya menjaga tegaknya konstitusi di Indonesia.
UNUSIA merupakan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama dan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 557/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Kampus ini menyelenggarakan pendidikan tinggi dari jenjang sarjana (S1), pascasarjana (S2), hingga program doktoral (S3).