Guru Besar Ilmu Operasi Sistem Tenaga dan Pasar Ketenagalistrikan Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Muh. Bachtiar Nappu, ST, MT, M.Phil, Ph.D
SulawesiPos.com — Krisis listrik yang memicu pemadaman bergilir di wilayah Sulawesi Selatan menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Guru Besar Ilmu Operasi Sistem Tenaga dan Pasar Ketenagalistrikan Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Muh. Bachtiar Nappu, ST, MT, M.Phil, Ph.D, menilai pemadaman listrik yang berdurasi hingga berjam-jam setiap hari menunjukkan rapuhnya sistem mitigasi dan keandalan yang dikelola operator kelistrikan.
Bachtiar yang ditemui SPos, di Ruang Senat Rektorat Unhas, dalam Sosialisasi Ketahanan Energi Nasional, Selasa (15/9/2026), menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat ketidakseimbangan antara beban kebutuhan konsumen (demand) dengan kapasitas listrik yang mampu diproduksi pembangkit (supply).
Ketika pasokan tidak mencukupi, beban terpaksa dipangkas demi menjaga kestabilan sistem.
“Dalam konsep sistem ketenagalistrikan, pemadaman listrik itu menunjukkan kegagalan insinyur dari pengelola operator sistem. Standar toleransi global umumnya hanya sekitar 10 hingga 15 menit per tahun, sedangkan saat ini pemadaman justru berlangsung berjam-jam setiap hari. Kondisi ini menandakan sistem sangat tidak andal,” ujar Bachtiar.
Ia menegaskan, penurunan debit air di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Bakaru dan Poso akibat musim kemarau semestinya sudah diantisipasi jauh-jauh hari melalui skema keandalan N minus 1, yakni ketersediaan cadangan pembangkit ketika salah satu unit mengalami kendala operasi.
Menurut Wakil Dekan Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Teknik Unhas ini, krisis energi di Sulsel bersifat multifaktor. Persoalan utama dinilai bersumber dari terganggunya pasokan bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, yang memasok sekitar 60 hingga 70 persen total kebutuhan listrik di Sulsel, seperti di Punagaya dan Barru.
Letak PLTU di Sulsel yang bukan berada di mulut tambang membuat pasokan batu bara bergantung pada pengiriman tongkang dari Kalimantan. Kenaikan harga solar industri otomatis mendongkrak biaya logistik pengiriman, yang kemudian berdampak pada penurunan kapasitas produksi listrik harian dengan pagu anggaran yang sama.
Terkait pembangkit energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap dan Jeneponto, Bachtiar mengingatkan bahwa pasokannya bersifat fluktuatif (intermittent) karena bergantung pada kecepatan angin minimal 4 meter per detik, sehingga belum bisa dijadikan penopang beban dasar secara penuh.
Sebagai langkah darurat, ia mendesak PLN menerapkan strategi demand-side management guna melindungi kebutuhan masyarakat umum.
“Penggunaan listrik pada industri-industri besar bisa digeser ke siang hari untuk mengurangi beban puncak di malam hari. PLN jangan hanya menyalahkan musim kemarau, tetapi harus mengevaluasi total sistem operasinya. Fungsi sosial pelayanan publik harus tetap diutamakan dibanding pertimbangan bisnis semata,” pungkasnya.