SulawesiPos.com – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak penguatan validasi data penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Langkah ini diambil guna mengatasi sengkarut tata kelola dan memastikan program pembiayaan tersebut tepat sasaran.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa proses transisi dan integrasi data pemerintah yang kurang akurat berpotensi besar membuat penyaluran KUR salah sasaran dan tidak menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Temuan terkait KUR cukup banyak, baik dari sisi tata kelola maupun persoalan kurang tepat sasaran. Karena itu, validasi data menjadi salah satu fokus utama yang kami dalami,” ujar Herman usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Kota Makassar, Rabu (10/6/2026).
Dalam uji petik tersebut, BAKN menggali informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur, Jamkrida, Kadin, hingga nasabah penerima manfaat. Meski telah mengantongi sejumlah masalah teknis dari OJK Sulsel, Herman menegaskan BAKN belum mengeluarkan rekomendasi resmi karena masih dalam tahap pengumpulan data daerah.
Sebagai salah satu pusat penyaluran KUR terbesar di kawasan timur Indonesia, realisasi KUR di Sulsel pada tahun 2025 mencapai Rp16,563 triliun untuk 283.989 debitur, dengan sektor pertanian sebagai penyerap terbesar senilai Rp8,46 triliun.
Dari kunjungan kerja BAKN di Sulsel ini, diketahui hasil monitoring dan evaluasi DJPb mengungkap bahwa penyaluran tersebut masih menghadapi tiga masalah krusial.
Masalah pertama adalah terbatasnya pendampingan usaha yang membuat UMKM kesulitan mengelola modal secara produktif. Selain itu, risiko kredit macet di Sulsel terhitung cukup tinggi, khususnya di sektor pertanian, akibat lemahnya manajemen dan literasi keuangan pelaku usaha.
Masalah terakhir adalah adanya ketimpangan wilayah, di mana penyaluran KUR masih berpusat di kota besar seperti Makassar, sementara wilayah pedesaan tertinggal akibat keterbatasan akses perbankan dan infrastruktur.
Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo, Wakil Ketua Amin Ak, serta sejumlah anggota BAKN lainnya seperti Musthofa, Ida Nurlaela Wiradinata, Shohibul Imam, Jalal Abdul Nasir, Primus Yustisio, dan Rinto Subekti.
