SulawesiPos.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal demi menyukseskan delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut legislator PDIP ini, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola tantangan ekonomi.
Said mengingatkan bahwa pada tahun 2027, pemerintah akan menghadapi tantangan berat berupa beban pembayaran bunga dan pokok utang jatuh tempo dalam jumlah besar, sekaligus kebutuhan pembiayaan baru yang menuntut pengelolaan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Selain masalah utang, Said menyoroti proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) 2027 yang diperkirakan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Menurutnya, angka ini menjadi dilema karena di satu sisi menarik bagi investor, namun di sisi lain berpotensi menambah beban pembayaran bunga negara.
Untuk itu, ia meminta pemerintah memperhitungkan faktor penentu persepsi investor seperti outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, dan kepastian regulasi demi menjaga kepercayaan pasar.
Said juga menekankan agar pembiayaan utang dikompensasi dengan belanja yang produktif guna mendongkrak pendapatan negara, mengingat tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir terus menurun.
Adapun delapan Program Prioritas Nasional yang diusung dalam KEM-PPKF 2027 tersebut mencakup kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Said menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan tahapan berkelanjutan dari agenda pembangunan jangka menengah dan panjang nasional yang wajib ditopang oleh keuangan negara yang sehat.
