SulawesiPos.com –Â Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk membentengi mata uang Rupiah dari ketidakpastian global. Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa (9/6/2026), bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility juga terkerek naik menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility meningkat ke posisi 6,25%.
Direktur Executif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers-nya, Selasa (9/6/2026), menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat konflik di Timur Tengah.
“Kenaikan ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ramdan.
Berdasarkan evaluasi BI sejak RDG Bulanan pertengahan Mei lalu, lanjut Ramdan, pergerakan nilai tukar Rupiah memang menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari perkiraan. Pelemahan ini dipicu oleh tensi geopolitik global yang terus berlanjut, tingginya permintaan valuta asing (valas) di dalam negeri, serta adanya aliran modal keluar (outflow) investasi portofolio asing.
Untuk merespons kondisi tersebut, BI langsung mengombinasikan kenaikan suku bunga dengan empat strategi penguatan moneter sekaligus. Pertama, BI menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor (6, 9, dan 12 bulan) agar investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif secara internasional sesuai mekanisme pasar.
Ramdan menegaskan, bank sentral memberikan insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10% untuk mengkompensasi kewajiban investor dan merangsang modal masuk. Sementara itu, untuk penentuan tingkat regular swap akan tetap berjalan normal mengikuti mekanisme pasar.
Langkah ketiga difokuskan pada pengamanan likuiditas domestik dengan membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan. Perluasan fasilitas repo ini diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap melaju di atas 10%, menggeser mekanisme pembelian SBN di pasar sekunder yang selama ini ditempuh.
“BI mengintensifkan operasi moneter ganda, baik Rupiah maupun valas. Penguatan operasi Rupiah dilakukan dengan menambah frekuensi lelang SRBI menjadi dua kali seminggu. Sedangkan untuk valas, BI mempertebal intensitas intervensi melalui transaksi spot dan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) di pasar domestik, serta transaksi NDF di pasar luar negeri,” jelas Ramdan.
Menutup keterangannya, Ramdan menegaskan bahwa BI terus memperkuat sinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah, melanjutkan kesepakatan bersama dengan Menteri Keuangan yang telah diumumkan pada 6 Juni lalu. Sinergi ini diarahkan untuk mengoptimalkan imbal hasil SRBI dan SBN, serta menjaga likuiditas dengan tetap menempatkan pengelolaan kas Pemerintah di Bank Indonesia. Dengan koordinasi yang berkesinambungan ini, BI optimis fundamental ekonomi nasional akan tetap kokoh dan berdaya tahan dalam menghadapi tekanan global
