Aktivitas PT. KPI diduga Ilegal, Polda Sultra Tutup Mata, DPP GEMPITA : “Kami akan Laporkan ke Mabes POLRI

by -202 views
Multazam saat menyerahkan laporan di Mabes Polri

[JAKARTA], SULAWESIPOS.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Pemerhati Tambang (GEMPITA), Multazam, SH mengatakan bahwa PT. KPI dan PT. Askon berkolaborasi dalam melakukan penambangan, dimana perusahaan tersebut disebut-sebut melakukan aktivitas Illegal Mining.

“Kedua perusahaan tersebut yakni PT. KPI dan PT. Askon saat ini disinyalir tengah asyik menambang padahal kedua Perusahaan ini diduga kuat tidak memiliki IUP pada wilayah tempat mereka beraktivitas saat ini,” ungkap Multazam kepada media, Jakarta, Minggu (29/08).

“Ya, ini jelas melawan hukum, kita harus tegas, tidak boleh lagi ada pembiaran terhadap kegiatan pertambangan iilegal, tidak boleh lagi ada pembiaran pengrusakan hutan oleh oknum mafia pertambangan di Sultra,” bebernya lagi.

Pihaknya, telah melakukan penelusuran di lapangan dan pengecekan secara sistem bahwa kedua perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Langgikima. Sangat disesalkan bahwa seolah tak punya dosa PT. KPI terus melakukan aktivitas pertambangan di wilayah hutan diduga tanpa mengantongi IPPKH.

“Selain IPPKH yang tidak ada dugaan kuat kami bahwa PT. KPI itu tidak memiliki IUP, Perusahaan tersebut tidak tercatat di sistem yakni MODI, sehingga kami meyakini bahwa PT. KPI dan PT. Askon dalam melancarkan kegiatan penambangan ilegal di langkikima keduanya berkolaborasi meskipun harus menabrak aturan,” katanya.

Lanjut, Multazam, S.H dengan tegas mengingatkan bahwa “Jika kita merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 yang bunyinya “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), ini jelas dan harus ditindaklanjuti oleh APH”.

Terakhir, Multazam menyampaikan bahwa pihaknya sudah sejak lama menyiapkan rencana aksi unjuk rasa didepan Mabes Polri akan tetapi karena PPKM Darurat pihaknya menunda untuk melakukan aksi unras.

“Kami sudah sangat geram sebetulnya, rencana giat unjuk rasa sudah lama, namun kami paham dan sadar PPKM Darurat wilayah Jakarta dan sekitarnya masih cukup ketat, saat ini PPKM wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah turun level statusnya sehingga kami akan segera melakukan aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dua perusahaan tersebut ke Mabes Polri dan KLHK,” tutupnya.