Dugaan Permintaan Fee Proyek! Ini Rekam Jejak Haris Achmad, Jabat Kabag ULP Hingga Diangkat Menjadi Kadis di Sinjai

by -115 views
H. Haris Achmad Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

SULAWESIPOS.COM, SINJAI – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, H. Haris Achmad tengah menjadi perbincangan hangat di Bumi Panrita Kitta, dirinya disebut-sebut meminta fee 20 persen untuk salah satu proyek infrastruktur saat dirinya menjabat sebagai Kabag ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

Namanya pun mencuat setelah percakapan WhatsApp beredar luas di media sosial sejak 9 Juni 2021 kemarin. Berdasarkan tangkapan layar (Screenshot) hasil percakapan Whatsapp yang beredar di media sosial itu, H. Haris Achmad yang saat itu tengah menjabat sebagai Kabag ULP di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai ini, diduga meminta sisa fee 20 persen kepada salah seorang kontraktor yang disebut merupakan nilai uang kewajiban untuk proyek perencanaan pembangunan jembatan di Kabupaten Sinjai.

Haris Achmad sendiri merupakan salah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, dirinya diketahui sering mendapatkan posisi strategis di lingkup pemerintahan, beberapa posisi penting diantaranya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, hingga diangkat menjadi Kepala Dinas Perikanan Sinjai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, H. Haris Achmad yang akrab disapa H. Ade sendiri saat ini diketahui merupakan seorang pejabat eselon 2 dimana orangnya dikenal lihai dan licin sehingga setiap berurusan dengan aparat penegak hukum dirinya selalu lolos dari persoalan yang akan menjeratnya, selain itu Haris Achmad sendiri memiliki karir yang sangat cemerlang selama perjalanan kedinasannya dirinya selalu menempati posisi di tempat basah (red).

Selanjutnya, dalam perjalanan karir kepegawaian Haris Achmad selaku pegawai negeri sipil Ia pertama kali menjabat sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Sinjai dari tahun 2010 hingga 2012. Tak memakan waktu lama Ia kemudian diangkat menjadi Kabid Prasarana Jalan dan Jembatan PU selama satu tahun.

Satu tahun menjabat sebagai Kabid di PU, ia kemudian dilantik menjadi Kabid Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah BAPPEDA mulai tahun 2013 hingga 2014. Setelah itu ia kemudian dipindahkan dan diangkat sebagai Kabid Tata Bangunan Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan (Perkimtan), selama 2014 hingga 2016.

Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi Sekertaris Dinas Perkimtan selama tiga tahun mulai 2016 hingga 2019. Tiga tahun kemudian ia diangkat menjadi Kabid Pengadaan Barang dan Jasa Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai mulai 2019.

Tiga tahun menjabat sebagai Kabid Pengadaan Barang dan Jasa Setda Siniai, H. A Haris Achmad kemudian diangkat sebagai Kepala Dinas Perikanan pada April 2020 tahun ini.

Dugaan permintaan fee proyek ini pun menjadi perhatian publik, Praktisi Hukum, Dedi Rawan saat dihubungi sulawesipos.com, mengatakan bahwa tidak ada alasan Aparat penegah hukum tidak menindak lanjuti persoalan ini, karena prilaku dari seorang pejabat negara ini tidak patut dicontoh dimana perbuatan tersebut sarat akan pelanggaran, dalam formulasi pasal 12B uu No 31 Tahun 1999 jo uu 20 Tahun 2001, gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajibannya.

“Ketika dilihat dari formulasi pasal di atas maka gratifikasi bukan merupakan jenis/klarifikasi delik. Namun, demikian perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana pada pasal tersebut bukan perbuatan gratifikasinya melainkan perbuatan menerima gratifikasi itu,” kata Dedi, pada Kamis (22/07/2021).

Editor: Yusuf al-Fatih