Billy Mambrasar : Pembangunan Papua Harus Didukung dengan Investasi Manusianya

by -177 views

JAKARTA, Sulawesipos.com – Talkshow & diskusi media yang berani dan bertajuk; Otsus & Masa Depan Papua, Minggu (29/11/2020) siang, menghadirkan beberapa pembicara Stafsus Presiden Billy Mambrasar, Anggota DPD Dapil Papua dan Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.Sip, Peneliti dan Dosen IAIN Sorong Prof. Dr. Ismail Wakke, Ph.D, dan yang terakhir Eks Ketua DPP KNPI Muhammad Rifai Darus.

Stafsus Presiden, Billy Mambrasar mendapatkan kesempatan pertama sebagai pemateri, mengatakan otsus adalah sebuah proses yang akan terus berjalan, yang bertujuan untuk kesejahteraan orang Papua. Tetapi perlu perbaikan-perbaikan, dengan proses komunikasi yang baik antara pemda dan pemerintah pusat.

Iapun menyerahkan bahwa kesejahteraan di Papua dapat diwujudkan melaluai pembangunan yang melibatkan anak asli Papua. Karena itu investasi SDM harus didukung oleh pendidikan.

Lanjut Billy, pernyataan bahwa investasi di manusia adalah langkah yang tepat karena mereka akan membangun peradabannya sendiri. Inpres No. 9 tahun 2020 menunjukan komitmen pemerintah untuk membangun, dengan melibatkan semua komponen rakyat.

“Saya dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Kitong Bisa adalah upaya dan kepedulian kita terhadap pembangunan SDM di tanah Papua. Kita tidak menunggu pemerintah, kita harus inisiatif. Ini tugas kita yang sudah berhasil” jelas Billy saat membrikan materi diacara webinar.

Ditempat yang berbeda anggota DPD Dapil Papua dan Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, mengatakan, otsus dan kesehjateraan papua merupakan hal yang tidak bisa mengikuti. Dalam perjalanannya Kurang LEBIH 20 Tahun, Otsus Yang dikelolah Provinsi Papua dan Papua Barat, Banyak Yang Sudah diperoleh Dan diterima masyarkat Papua.

Meski begitu, Ia tidak menampik bahwa ada ketidakpuasan di masayarakat Papua, karena tidak menikmati Otsus secara utuh, khsusnya di sektor pendidkan. Karena itu, pengalokasian dana Otsus di Papua itu harus dijalankan dengan peraturan gubernur, perdasi dan perdasus.

“Banyak anak Papua sekolah dengan biaya sendiri apalagi orang tuanya tidak mampu. Target 20% dana otsus untuk pendidikan masih belum tercapai. Pemberian dana beasiswa itu tidak sama, ada yang dapatnya sedikit ada yang dapatnya banyak. Padahal semua anak Papua punya hak yang sama, jangan hanya karena anak pejabat diprioritaskan ”ungkapnya saat mengisi acara talkshow & diskusi media yang berani bertajuk; Otsus & Masa Depan Papua, Minggu (29/11/2020) siang.

Karena itu, Ia menilai Otsus harus dievaluasi agar kedepan tidak ada lagi pro kontra. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat. Harus ada peraturan, perdasus, dan perdasi untuk pembantuan jalannya Otsus di tanah Papua.

Apapun ingin kita perbaiki untuk meningkatkan sumber daya anak-anak Papua, harus dilakukan berawal dari naruni yang baik” ucapnya.

Senada dengan Ismail Wakke, mengatakan, otsus yang dialokasikan pada kesektor pendidikan di Papua merupakan perhatian yang serius oleh pemerintah pusat. Lewat pemerintah provensi Papua dan papua Barat banyak infrasturktur sudah di banganun, khususnya di sektor pendidkan.

“Perguruan tinggi dibangun satu persatu di Papua, dan studi kedokteran. Ini alokasi dari dana otsus. Sementara akan dibangun juga Politeknik Pariwisata oleh kementrian pariwisata ”ucapnya.

Meskipun, Ismail tidak menampaik di Papua terjadi peningkatan angka putus sekolah sesuai yang di catat oleh Badan Pusat statistik (BPS). Tetapi hal itu, menurutnya dapat diatasi jika pengalokasian dana otsus tepat sasaran.

“Ini menjadi PR kita semua. Kalau kita suport dengan otsus dan suara kita semua, saya percaya Papua dalam 5-10 tahun, akan sama bagusnya dengan daerah lain di Indonesia ” harap Peneliti dan Dosen IAIN Sorong ini.

Eks Ketua DPP KNPI Muhammad Rifai Darus, undang-undang-undang otsus untuk orang Papua tidak berakhir di tahun 2021, kecuali jika dicabut dengan menerbitkan perpres. Menurutnya, y ang berakhir di tahun 2021, adalah 2% alokasi umum dari pemerintah pusat kepada Papua.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kebijakan agar kedepannya ada elaborasi UU otsus dengan kreativitas. Serta inovasi dari para pimpinan di Papua harus ditingkatkan.

“Saya mengahimbau agar pemerintah daerah, mari bangun Papua dengan hati, bergerak dengan apa yang diprioritaskan. Karena itu amanah ”tegas wakil ketua DPP Demokrat ini