PMII Surakarta Kutuk Keras Intoleransi Terjadi di Solo

by -45 views
Indah Lestari, Ketua PMII Surakarta

SURAKARTA, SULAWESIPOS.com – Ketua Pusat Studi Pengamalan Pancasila (LPPM) Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS), Prof. Hermanu Joebagio, mengatakan Pancasila mengalami titik kritis ketika kita sebagai anak bangsa tak mampu melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan.

“Itulah yang membuat kita melihat rada sempit bagaimana melihat pilar Bhinneka Tunggal Ika itu, ketika kita tak bisa bersama, ketika tidak bisa membuka ruang perbedaan, ketika kita tak bisa membuka ruang toleransi terhadap perbedaan itu. Inilah yang sangat menyedihkan saya pribadi,” kata Prof. Hermanu Joebagio saat menyampaikan opening ceremony pada kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh LPPM UNS, bertajuk “Anak Muda dan Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan,” Selasa (08/09) via Google Meet.

Lebih lanjut, anggota BPIP Romo Benny Susetyo mengatakan bahwa Kelompok Cipayung sudah memiliki keyakinan bahwa selain mereka memiliki identitas, juga telah memiliki keyakinan untuk menghargai seluruh keragaman yang ada.

“Keberadaan fenomena toleransi belakangan-belakangan ini adalah berasal dari pemahaman yang tidak utuh terhadap agama. Maka interaksi itu harus pula diarahkan ke arah saling memahami tadi yang terus menerus. Yang mana di Indonesia sudah sangat harmonis sejak dahulu kala dalam bergandengan,” pungkas Romo Benny Susetyo dalam daring youtube yang disampaikan pada acara webinar Refleksi 75 tahun kemerdekaan.

Menurut Benny, akhir-akhir ini muncul kembali isu intoleransi karena muncul berbagai kebohongan di media sosial, distrust sehingga orang-orang saling curiga. Dan melupakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat.

“Kita berharap dari kelompok forum ini juga dapat tercipta kelompok yang meskipun berbeda keyakinan, tetapi satu tujuan dan cita-cita, yaitu menciptakan Indonesia yang damai sehingga kita dapat keluar dari krisis ini agar tidak mengalami kehancuran,” lanjut Romo Benny.

Sosiologi FISIP UNS, Akhmad Ramdhon, menjelaskan bahwa refleksi 75 tahun kemerdekaan bukanlah refleksi mundur tapi adalah komitmen merawat perbedaan, komitmen merawat keragaman dalam agenda-agenda kebangsaan.

“Sehingga kita mendukung komitmen kerja-kerja bersama, untuk memastikan mendorong kembali kebebasan akademik di kampus melibatkan kembali organ ekstra dalam dinamika-dinamika di kampus,” tegas Akhmad Ramdhon yang juga sebagai moderator pada webinar.

Ditempat yang sama, Ketua HMI Cabang Surakarta Romadhon mengatakan bahwa refleksi Pancasila adalah menjamin iklim diskusi di kampus, jangan sampai kebebasan akademik dilarang. Aspek lain yang harus dikawal, bukan hanya soal keberagaman, bukan hanya soal masalah intoleransi tapi juga soal nilai-nilai Pancasila yang harus kita respon, dan masalah kebebasan berpendapat, masalah keadilan, fenomena kesenjangan sosial.

“Padahal Indeks Pembangunan Manusia di Solo merupakan nomor 3, tapi kita masih melihat ada banyak kemiskinan di Solo,” jelas Romadhon, Selasa (08/09).

Ketua GMNI Surakarta, Ruwanda Saputra, juga menyampaikan bahwa isu toleransi memang menjadi isu yang sangat santer dibicarakan berkaitan dengan demokrasi-demokrasi yang diselenggarakan negara.

“Bahwa politik identitas dijadikan tolak ukur kemenangan. Itu satu kesalahan. Padahal kita sebagai bangsa sudah memiliki konsesus bersama yaitu Pancasila,” pungkas Ruwanda.