Proklamasi Sebagai Spirit Kemerdekaan Memilih

by -524 views

MAKASSAR, SULAWESIPOS.COM — Sejatinya sesama manusia mesti saling menghormati hak kebebasan suara hati setiap individu karena itu sebagai ukuran tentang harkat kemanusiaan dan keberadaban suatu negara atau daerah tertentu.

Tetapi bila suara hati dalam proses pemilihan sudah bisa dihargai dengan materi sesungguhnya suatu daerah tidak punya legitimasi moralitas lagi. Masyarakat yang hidup di dalamnya cenderung tidak beradab karena hak kebebasannya memilih dapat dipertukarkan dengan materi.

Martabat manusia memuncak pada suara hatinya. Artinya Ia punya kehendak untuk memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan itu dan menolak yang buruk dari yang lain. Karena manusia juga berkesadaran bahwa dirinya akan mempertanggungjawabkan kehendaknya di hadapan Tuhan, Sang Pencipta-Nya.

Oleh karena itu, kuasa apa pun di dunia ini tidak bisa dibenarkan untuk memaksa seseorang agar bertindak yang bertentangan dengan suara hatinya. Pemaksaan itu adalah bentuk pemerkosaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan bebas, karena perbuatannya bertindak melawan kesadarannya sendiri.

Kebebasan suara hati menuntut agar seseorang tidak pernah diharuskan atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. Setiap orang dibiarkan hidup dan bertindak sesuai dengan suara hatinya sejauh tidak mengurangi hak anggota masyarakat lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar.

Sikap yang bertentangan dengan suara hati, artinya ia menghendaki untuk berbuat berdosa, berbuat jahat, tidak bertanggung jawab, bertindak dengan melanggar tuntutan keadilan dan turut membohongi diri sendiri. Itulah yang di sebut sebagai manusia yang berkesadaran palsu.

Sebagai manusia yang menjunjung tinggi hak yang paling asasi, tentu sependapat kalau kita sendiri tidak berhak untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang dianggap sebagai dosa atau tindakan jahat.

Bersikap dan bertindak menurut suara hatinya sendiri merupakan salah satu hak setiap orang yang paling asasi. Namun bagaimana itu ditegakan.? Disitulah negara hadir sebagai alat untuk menjamin keberadaban manusia yang hidup di dalamnya.

Hubungannya dengan proses pemenuhan hak politik seseorang dalam setiap momentum seperti Pilkada 2020, amatlah penting untuk setiap individu berkehendak berdasarkan suara hatinya dalam memilih calon pemimpin yang di percayainya.

Tidak dibenarkan adanya pemaksaan dan tekanan dengan memanfaatkan segala pengaruh dan alat negara secara sistematis untuk mempengaruhi orang lain yang kemudian tidak lagi memilih sesuai dengan suara hatinya.

Apalagi dengan sengaja menukarkan hak suara hati dengan uang yang dalam bahasa pasarnya di sebut sebagai Money Politik. Misalkan, dalam satu suara bisa dihargai dengan uang 300-500 ribu rupiah. Ini acapkali terjadi dalam setiap momentum pemilihan dari level manapun hanya saja seperti kentut yang sulit dibuktikan. Padahal amatlah bertentangan dengan moralitas dan martabat kemanusiaan.

Memaksa, menekan dan memperjualbelikan hak suara kita sama halnya tidak mengakui eksistensi kemanusiaan yang punya hak yang paling asasi yakni kebebasan suara hati dalam berkehendak.

Oleh sebab itu, sebagai manusia yang menyadari akan haknya yang paling asasi maka tidak seharusnya memperkosa diri sendiri maupun kemanusiaan orang lain. Kebebasan suara hati sebagai salah satu wujud kemanusiaan yang paling memuncak.

Seyogyanya 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan semua individu diharapkan tidak sekedar menjadi ajang memperingatinya semata secara seremonial tapi setiap individu mesti merasakan kemerdekaan yang hakiki termasuk tidak membegal kehendak nurani manusia. Karena dalam dirinya terdapat kemerdekaan untuk memilih sesuai yang dikehendakinya.

Maka penting untuk bersama membangun kesadaran kolektif dengan menciptakan proses demokrasi yang sehat dalam Pilkada Serentak 2020. Bersama menolak segala bentuk penekanan, pemaksaan dan pemanfaatan pengaruh serta alat-alat negara yang membuat orang lain untuk tidak mengikuti kehendak suara hatinya, terutama mempertukarkan kebebasannya memilih dengan selembaran rupiah.

Penulis:  Suharlim Syamsuddin (Pengurus DPD KNPI Kepulauan Selayar)