Masalah di Sulteng Kompleks, LKPD2D Kahmi Sulteng Dorong Pilkada Diikuti Kandidat Berkualitas

by -10 views

SULAWESIPOS.COM, PALU – Lembaga Kajian Publik, Politik dan Demokrasi (LKP2D) Korps Alumni HMI (KAHMI) Sulteng mendorong Pilkada di Sulteng untuk diikuti kandidat berkualitas.

Mengingat permasalahan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada cukup kompleks, khususnya Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

Permasalahan yang ada berkembang dalam sebuah Dialog Notesa Politik bertemakan Apa Gagasan Komiu, di Bro Cafe, Sabtu (18/1/2020) malam.

Direktur LKP2D KAHMI Sulteng, Dr Nur Alamsyah, mengatakan bicara adalah peradaban bagi kita untuk mengulas permasalahan yang ada. Sehingga pendidikan politik masyarakat adalah pendidikan gagasan.

Dalam dialog tersebut, dihadiri Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husein, Kepala Kesbangpol Sulteng, Fahrudin Yambas, Akademisi Ekonomi Untad Amiruddin Rauf, Akademisi Untad Surahman Cinu, Sekretaris KAHMI Sulteng Dr Muhammad Nur Sangadji DEA, bakal calon walikota Hadiantro Rasyid, Kasubbidpenmas Bid Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari, dan Akademisi Fisip Untad Dr Marzuki sekaligus moderator.

Dalam dialog tersebut, Kelapa Kesbangpol Sulteng, Fahrudin Yambas, mengatakan tahapan Pemilu saat ini sudah berjalan dengan baik. Beberapa hal telah difasilitasi Pemda dalam mensukseskan Pilkada serentak ini.

Pilkada ini merupakan fase kedua setelah Pilkada Serentak 2015 yang mana tidak cukup lima tahun masa jabatan. Sehingga membutuhkan kerja esktra dalam memberikan rasa aman serta mensukseskan Pilkada tanpa ada gangguan Kamtibnas.

Kami senantiasa memantau tahapan Pilkada. Sampai hari ini, unsur pemerintah dalam kondisi yang kondusif. Kami senantiasa memantau tahapan yang terus berlangsung. Dalam rangka pengamanan, tentu pihak aparat bekerja keras menghindari adanya ancaman kerawanan pilkada.

Dalam kesempatan itu, Fahrudin mengingatkan kepada para bakal kandidat yang akan bertarung agar jangan terlalu banyak janji. Pasalnya, masa waktu yang dimungkinkan hanya mampu tiga tahun efektif. Sementara problem masyarakat cukup banyak. Kita sudah diterpa bencana, apakah tiga tahun bisa menyelesaikan persoalan kebencanaan ini bisa selesai. Waktu kepala daerah tidak sampai lima tahun.

Sementara itu, KAHMI Sulteng, Dr Muhammad Nur Sangadji DEA, menyampaikan sangat merindukan adanya pemimpin yang siap berhadapan dengan kondisi daerah saat ini, mengenal wilayah serta permasalahannya.

Beragam Isu yang Berkembang
Dalam dialog, berkembang berbagai isu daerah, mulai dari mitigasi bencana, masa jabatan hanhya maksimal 4 tahun hingga persoalan sampah.

Dosen Ekonomi Untad, Aminuddin Rauf, mengatakan masa jabatan itu memang tidak sampai lima tahun. Sementara banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan bagi kandidat terpilih. Untuk Sulteng yang terdampak bencana, masa Pemulihan akan berakhir 2021. Kemudian Sulteng harus mempersiapkan diri menahadapi dampak pemindahan ibu kota negara baru. Baginya, pemindahan ibu kota negara yang baru mesti jadi wacana prioritas bagaimana caranya hanya jangka waktu singkat bisa membuat Sulteng menjadi daerah penyangga ibu kota dan jembatan kawasan Indonesia timur.

Di aspek lain, Akademisi Fisip Untad, Surahman Cinu, melah mempertanyakan kepada para kandidat terkait integritas sebagai representarif keterlihan rakyat.

Surahman mempertanyakan adakah para calon yang maju mau berkata dengan tegas akan membuka ruang publik bagi masyarakat untuk menagih janji dan konsep para kepala daerah yang pernah disampaikan pada masa kampanye.
Selian dua akademisi, kaum milenial juga mendapat kesempatan berbicara.

Dari aspek lain, Komunitas Lingkar Hijau, Zikran, mengatakan masih banyak Pemda yang belum memiliki kebijakan strategis dalam mengatasi perosalan sampah. Dari semua kabupaten, ada tiga Pemda yang tidak punya kebijakan, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan tojo Unauna. Ini jadi tantangan berat bagi para calon.
Kemudian bank sampah. Saat ini tidak adanya bank sampah membuat seluru sampah dibuang di TPA.

Sisi ekonomi dari limbah sampah berdampak terhadap pemulung yang mencari penghidupan dari plastik untuk didaur ulang. Namun, mengingat lokasi TPA cukup rentang ancaman kesehatan, Pemerintah justru tidak memikirkan jaminan kesehatan para pemulung. Padahal mereka miliki peran penting dalam mengurasi sampah plastik. Kedepan, mestinya ada kebijakan yang mengantarkan para pemulung agar bisa sehat.

Editor: Yusuf Muhammad al-Fatih

I