Opini: Islam Menjaga NKRI dan Pancasila

by -881 views

Oleh: Muhlis Pasakai (Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai)

Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti. Karena itu, raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Dalam kondisi seperti ini, rakyat mencari pemimpin nonformal. Pusat kekuatan politik berpindah dari istana ke luar, salah satunya ke pesantren-pesantren yang kemudian menjadi basis perlawanan.

Ketika para raja tidak lagi memiliki kekuatan politik, ulama, atas nama Islam menggalang kekuatan untuk melawan penjajah. Terjadilah perlawan di berbagai daerah, seperti Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan Kiyai Mojo, Perang Padri yang dipimpin Imam Bonjol, dan Perang Aceh oleh Panglima Polim.

Ketika terjadi perang dunia II, Bandung sebagai pusat pertahanan Belanda dibombardir oleh Jepang. Akhirnya, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat, sekaligus dimulainya penjajahan Bangsa Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang ternyata dirasakan lebih kejam daripada Belanda. Kebijakan Jepang yang anti Islam seperti pelarangan Bahasa Arab diajarkan di pesantren, serta indoktrinasi yang dilakukan kepada para ulama menunjukkan bahwa Jepang sadar bahwa Indonesia hanya dapat di-Nippon-kan apabila Islam dicabut dari akar kebudayaan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, umat Islam juga sadar bahwa Jepang ingin menghapus Islam dan menggantinya dengan Shintoisme. Karena itu, umat Islam menyikapinya baik dengan keras melalui pemberontakan, maupun dengan moderat melalui organisasi-organisasi.

Meskipun perlawanan-perlawanan yang dilakukan kepada Jepang mengalami kekalahan, Jepang terus melemah, apalagi dengan pecahnya Perang Asia Timur, Rusia menyusul mengumumkan perang kepada Jepang, sehingga Jepang mengalami kekalahan demi kekalahan. Dengan berbagai dinamika yang menyertainya, dalam situasi inilah Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan adalah buah dari strategi dan otak tokoh-tokoh perjuangan yang dimotori oleh tokoh-tokoh Islam. Demikian pernyataan sejarawan Anhar Gonggong yang dikutip dalam Majalah Islam Sabili edisi khusus Juli 2004.

Meskipun demikian, aspirasi dan perjuangan umat Islam Indonesia di jalur politik tidak selalu berjalan mulus. Mengawali sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, ada 3 peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah menjelang kemerdekaan dan pasca proklamasi yang dianggap sebagai kekalahan politik Islam. Peristiwa yang pertama adalah gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam melalui BPUPKI yang berakhir dengan kompromi antara golongan Islam dengan golongan Nasionalis sekuler dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, di mana golongan Islam menerima Pancasila sebagai dasar Negara dengan bunyi sila pertama, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Peristiwa berikutnya adalah perubahan penting dalam pembukaan dan batang tubuh UUD yang disahkan melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di antaranya mengubah anak kalimat Berdasarkan Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada preambule. Terakhir, kegagalan fraksi Islam pada Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 untuk memperjuangkan agar Indonesia berbentuk Negara Islam yang berujung pada dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Sejak saat itu berhentilah usaha untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara secara konstitusional.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai kegagalan pahit politik Islam di awal kemerdekaan Indonesia, terutama dalam hubungannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi Negara, namun kebesaran jiwa golongan Islam yang berjuang secara konstitusional untuk menerima berbagai keputusan itu adalah sebagai hadiah kepada Negara dan Bangsa untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila dan NKRI Bagi Umat Islam

Meskipun Pancasila saat ini telah disepakati sebagai konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar Negara, namun penafsiran terhadap Pancasila masih sering menjadi bahan perdebatan. Sebagai penduduk mayoritas, pandangan umat Islam di Indonesia terhadap Pancasila dan NKRI mengambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga  Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendikiawan Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta telah memutuskan tentang Masail Asasiyah Wathaniyah pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II di Gontor pada tahun 2006 dengan salah satu ketetapannya adalah Peneguhan Bentuk dan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut antara lain menyebutkan bahwa umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme), upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri dari NKRI dalam pandangan Islam termasuk bughat yang hukumnya haram dan wajib diperangi oleh Negara.

Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang lahir pada 18 November 1912 yang telah menjadi kekuatan nasional serta berjuang dalam pergerakan kemerdekaan, pada Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 memutuskan Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah. Muhammadiyah memandang bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam). Bagi Muhammadiyah, segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai dar al-syahadah atau Negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun Negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Dengan pandangan Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bertekad berjuang di Negara Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan sesuai dengan Kepribadiannya.

Nahdlatul Ulama yang lahir dari kalangan pesantren pada 31 Januari 1926 di bawah pimpinan Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, pada Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya tahun 1994 di antaranya memutuskan tentang Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan. Di dalamnya dijelaskan bahwa Negara Indonesia bagi umat Islam Indonesia wajib dipelihara dan dikembangkan.

Pancasila Bukan Agama, tapi Selaras dengan Ajaran Islam

Kendati pun umat Islam Indonesia memiliki pandangan yang sangat positif terhadap Pancasila yang direpresentasikan melalui organisasi keagamaan, namun Pancasila tetap harus diletakkan secara jelas dan proporsional dalam hubungan antara agama dengan Negara.

Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47, secara eksplisit dijelaskan bahwa Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tahun 1983 juga telah memutuskan tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926, dengan salah satu ketetapannya adalah Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam. Dalam ketetapan tersebut dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Dijelaskan pula bahwa sebagai konsekuensi dari pandangan tersebut, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sebagai bentuk penyelarasan antara Pancasila dengan ajaran Islam, Departemen Agama RI di masa Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara pernah menerbitkan buku Pedoman Pelaksanaan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) Bagi Umat Islam yang berisi tentang dalil-dalil Al-Quran yang relevan di setiap sila dalam Pancasila. Menteri Agama RI dalam sambutannya pada buku tersebut menjelaskan bahwa pada hakikatnya umat beragama dengan melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, berarti telah melaksanakan makna dari seluruh Pancasila itu sendiri. Karena itu, tidak salah jika sebelumnya Haji Agus Salim pernah menulis, Sebagai salah seorang yang turut serta membuat rencana pernyataan Kemerdekaan sebagai pendahuluan (preambule) rencana Undang-undang Dasar kita yang pertama di dalam Majlis Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) di masa akhir-akhir kekuasaan Jepang, saya ingat betul-betul bahwa di masa itu tidak ada di antara kita seorangpun yang ragu-ragu, bahwa dengan pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu kita maksudkan aqidah,.

Kesimpulannya bahwa Islam dan Pancasila bukanlah ideologi yang harus dipertentangkan. Umat Islam pada dasarnya bukanlah masyarakat yang anti Pancasila dan NKRI, justru umat Islam melalui berbagai wadahnya telah memproklamirkan secara terbuka tentang kewajiban menjaga dan mendukung Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu, tidak sepatutnya Islam di Indonesia dicitrakan sebagai agama yang selalu menjadi ancaman bagi Pancasila. Tidak sepantasnya Islam selalu dicurigai sebagai ideologi yang akan merongrong keutuhan NKRI. Jika pun terdapat orang atau sekelompok orang yang notabene beragama Islam yang melakukan tindakan teror yang mengancam keutuhan NKRI, maka itu tidaklah memadai untuk dijadikan sebagai representasi utama dari umat Islam Indonesia untuk melabel Islam dengan berbagai macam stereotip yang negatif. Tuduhan-tuduhan dan labeling yang menggeneralisasi Islam dengan konotasi buruk hanya akan membuat umat Islam merasa sakit hati, seakan-akan umat Islam adalah anak tiri dari ibu kandungnya sendiri yang selalu mendapat perlakuan diskriminasi dan intimidasi. Padahal, bagaimanapun, semangat dan ruh Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bahkan menjadi lokomotor dari sejarah perjalanan bangsa ini.

Islam merupakan tenaga pembangkit dan pengembang nasionalisme Indonesia, tulis Harun Nasution dalam tesisnya yang berjudul The Islamic State in Indonesia: The Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and Theory of the Masyumi.

Semoga bermanfaat! Allahu Alam bi al-Shawab.

Sumber Bacaan:
Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.): LTN PBNU, 2011.
Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975: Majelis Ulama Indonesia, 2011.
Ketuhanan Y.M.E. & Lahirnya Pancasila: Haji A. Salim dan Mohamad Roem, 1977.
Majalah Islam Sabili, Edisi Khusus Juli 2004.
Nahdlatul Ulama; Kembali Ke Khittah 1926: PBNU,1985.
Pedoman Pelaksanaan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)Bagi Umat Islam: Departemen Agama RI, 1981.
Sejarah Peradaban Islam Indonesia: Prof. Dr. Musyrifah Sunanto, 2012.
Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 (PDF): Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
Tuntunan Tabligh (PDF): Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018.
Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia: Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul, 2008.

https://www.nu.or.id/
http://www.muhammadiyah.or.id/