Sekjend PB HMI: Pembentukan Koopsus Adalah Bentuk Kegagalan Pemerintah Dalam Menangani Anti Teror

by -377 views
Taufan Ikhsan Tuarita, Sekretaris Jenderal PB HMI

SULAWESIPOS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Sekretaris Jenderal Taufan Ikhsan Tuarita, mengemukakan beberapa pendapat terkait pembentukan Koopsus (Komando Operasi Khusus) di Mabes TNI, Cilangkap, Pada Selasa, 30 Juli 2019.

Hal tersebut diungkapkan Opan Sapaan akrab pria asal Maluku ini, saat ditemui di Sekretariat PB HMI, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan, Pada Selasa (6/8/2019).

Menurutnya, pemerintah cenderung gagal dalam membentuk pasukan anti teror di Indonesia. “Dibentuknya Koopsus TNI yang sebagian tugasnya adalah anti teror di Indonesia menandakan kegagalan dari pasukan anti teror yang sudah ada sebelumnya,” tuturnya.

Saya melihat, lanjut Opan, pembentukan tersebut merupakan sebuah kerancuan dari solusi atas kondisi penanggulangan terorisme di Indonesia. Pembagian kerja antara kesatuan anti teror akan menjadi polemik baru.

“Yang bermasalah kelak dalam pengambilan keputusan dari sebuah teror tentu akan bergejolak dari sisi instruksi wewenang yang berbeda. Dan, dari Perpres tahun nomor 42 tahun 2019 saya menilai belum adanya ukuran yang jelas atas pembagian tugas,” imbuhnya.

Selain itu, sambung Opan, Koopsus yang digadang sebagai pasukan khusus yang beranggotakan dari tiga matra pasukan elit yaitu Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara menjadi produk baru yang lebih mapan.

“Tapi pertanyannya, apalagi yang menjadi tolak ukur kemampuan dari pasukan khusus tersebut. Ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.

Tak lupa dirinya menyoroti pembengkakan anggaran yang kelak akan dipergunakan oleh Koopsus.

“Tentu ini menjadi besar. Di lansir Tempo saya membaca pengajuan anggaran mencapai angka 1,5 triliun. Dengan pembangunan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya. Angka yang cukup besar untuk sebuah pasukan anti teror,” paparnya.

Taufan menegaskan, ini sebuah kerancuan di antara pasukan-pasukan anti teror yang sudah ada sebelumnya. Mulai dari Densus 88, BNPT dan Koopsus.

“Harus ada aturan yang jelas terhadap satuan komando dan tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih,” pungkasnya.

Editor: Yusuf Muhammad al-Fatih