Ketua PMII Ajak Masyarakat Sulsel Support Gubernur Nurdin Abdullah Untuk Fokus Bekerja

by -449 views

SULAWESIPOS.COM, MAKASSAR – Pasca Pilkada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2018 lalu, ternyata masih menyisakan persoalan, salah satunya adalah ketidakharmonisan antara pihak legislatif dan eksekutif.

Bahkan kedua lembaga tinggi di Sulsel ini belum bisa rukun, hingga kini masih terasa adanya sumbatan komunikasi antar kedua belah pihak, diakui atau tidak hal tersebut telah dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat di Sulsel.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulsel, Ashari Bahar dalam siaran tertulisnya yang diterima redaksi sulawesipos.com, Jumat (2/7/8/2019).

Menurutnya, pihak eksekutif maupun legislatif masih ada ruang komunikasi yang tidak terbangun dengan baik, rekonsiliasi yang seyogyanya diperbaiki setelah pelaksanaan demokrasi ternyata masih meninggalkan riak riak.

“Dari pengamatan saya, sangat disayangkan bahwa kualitas hak angket DPRD Provinsi Sulsel terkesan sangat buruk. Sepertinya tiba masa tiba akal dan tanpa mempertimbangkan fakta dan bukti yang jelas,” Ujarnya.

Selain itu, menurut Ciko sapaannya berbagai isu miring yang ditujukan kepada Gubernur Nurdin Abdullah, belakangan terbukti tidak benar.

Mulai dari dualisme kepemimpinan, bagi-bagi proyek tidak bisa dibuktikan dan masih sebatas asumsi belaka. Selanjutnya issu hubungan Gubernur dan Wakilnya yang retak, belakangan terbukti baik-baik saja.

“Saya yakin pernyataan Bapak Gubernur sebelum dilantik yang mewarning keluarga besarnya agar tidak mencoba-coba bermain proyek pemerintahan, benar adanya. Sampai hari ini kita tidak menemukan ada kelurga besar Nurdin Abdullah mengerjakan proyek pemerintah,” jelasnya.

Sebagai salah satu aktivis yang terlahir didunia pergerakan Ciko mengatakan, bahwa, ketidakstabilan pemerintahan di Sulsel hari jni membuat dirinya merasa perlu mengkaji apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Dari berbagi kasus praktek hak angket, Sulsel merupakan Provinsi pertama yang mengunakan hak angket, hal ini pertama kalinya terjadi di indonesia untuk tingkatan pemerintahan provinsi sehingga membuat nalar kritis saya terdorong untuk menggali lebih jauh lagi akar persoalannya.

Ditinjau dari haknya sebagai lembaga rakyat “DPRD” memiliki tiga hak yaitu pertama hak interpelasi yang kedua hak angket dan yang ketiga hak menyatakan pendapat.

“Sesungguhnya DPRD Sulsel dapat memilih opsi pertama dengan pendekatan hak interpelasi untuk lebih mendapatkan bahan keterangan atau informasi awal sebagai langkah persuasif mengatasi polemik. Masalah ini muncul lantaran DPRD Sulsel tidak mengambil langkah Hak Interpelasi sehingga polemik semakin berlarut – larut dan akhirnya terjadi kesenjangan politik dimana eksekutif tidak memfasilitasi kepentingan legislatif dan ini membuat beberapa prestasi Gubernur Sulsel sengaja ditutupi.

Untuk itu, kami PKC PMII Sulsel meminta DPRD Sulsel untuk tidak membuat kekisruhan sehingga Pemerintah Sulsel dibawah kepemimpinan Nurdin Abdullah bisa fokus bekerja membangun infrastruktur demi kemajuan ekonomi masyarakat sulsel.

“Kita ketahui bersama bahwa Bapak Gubernur jarang berada dikantor, Pak Gub lebih kebanyakan berada dilapangan untuk memantau jalannya pembangunan infrastruktur, Seperti pembangunan jalan untuk masyarakat seko yang sejak dulu terisolasi, pembangunan bandara tana toraja dan beberapa pembangunan lainnya,” paparnya.

Terakhir dirinya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat di Sulawesi Selatan agar bersama-sama memberikan supportnya kepada Gubernur Nurdin Abdullah untuk lebih focus bekerja melakukan yang terbaik kepada masyarakatnya.

“Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk tidak ikut termakan isu-isu miring yang sengaja dibuat untuk merusak citra Pemprov dan kami juga berharap hubungan antar Eksekutif dan Legislatif dapat segera terjalin dengan baik, sehingga masyarakat Sulsel bisa merasakan kinerja demi kebaikan bersama,” pungkasnya.

Editor: Yusuf Muhammad al-Fatih