Kohati Pidie Dorong Pemerintah Legalkan Poligami

by -229 views

SULAWESIPOS.COM, PIDIE – Korps HMI Wati Cabang Pidie Badko Nangroe Aceh Darussalam memberi dukungan kepada Pemerintah Aceh agar segera melegalkan poligami di Bumi Sembari Mekkah.

Hal tersebut diungkapkan Melati Sari Maisara, Ketua Kohati Cabang Pidie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7/2019), dia mengatakan qanun kekeluargaan yang segera akan disahkan itu sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat Aceh, mulai kaum perempuan (ibu-ibu) hingga kaum muda milenial turut membicarakan persoalan tersebut.

Menurutnya poligami merupakan bagian qanun kekeluargaan yang tengah menjadi isu terhangat ditengah masyarakat Aceh hari ini. Walau qanun tentang poligami tak lepas dari pro kontra di masyarakat, namun hal itu sudah terpublikasi hampir semua media di Aceh.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa poligami memang sah secara agama karena hal tersebut sudah diterangkan dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 55.

“Akan tetapi kaum pria jangan lupa bahwa syarat utama poligami apabila mereka sanggup berlaku adil, maka ketika tidak dapat berlaku adil maka cukup menikahi satu istri saja. Jadi jangan memaksa diri harus memiliki beberapa istri jika tak mampu,” katanya.

Lebih lanjut Melati menerangkan, menanggapi kasus poligami pihaknya dalam hal ini Kohati Cabang Pidie, qanun poligami merupakan sebuah solusi bagi masyarakat Aceh, dengan adanya qanun poligami sebisa mungkin meminimalisir hadirnya pernikahan siri di Aceh, selama dampak negatif pernikahan siri sangat dirasakan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat diproses secara hukum hingga anak-anak yang terlahir dari pernikahan siri sulit mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris karena tidak tercatat dalam administrasi kependudukan.

“Anak dari pernikahannya siri sulit mendapatkan pengakuan pemerintah, akibatnya mereka kesulitan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, baik dari haknya mendapatkan warisan hingga kesulitan mendapatkan akses pendidikan,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa seorang anak yang terlahir dari hasil pernikahan siri akan kesulitan mendapatkan akte kelahiran, parahnya akte kelahiran hari ini merupakan syarat utama bagi siswa untuk dapat bersekolah, olehnya qanun poligami ini musti dikaji secara komprehensif terhadap berbagai pandangan baik positif maupun negatif.

“Tentu pemerintah punya alasan tersendiri kenapa harus mensahkan qanun tentang poligami tersebut,” terangnya.

Selain itu, terkhusus bagi kaum laki-laki yang akan berpoligami harus mengikuti segala syarat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 ayat 1 dan 2 serta Pasal 5 ayat 1 mengenai izin serta syarat untuk beristri lebih dari satu.

“Bagi mereka yang tidak mampu mematuhinya seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang dan KHI tentu akan akan dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar pasal 279 KUHP,” paparnya.

Dirinya berharap, apabila dengan lahirnya qanun poligami ini mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan juga dapat mengurangi angka kekerasan terhadap kaum perempuan serta dalam penetapan qanun ini tidak ada unsur politik didalamnya maka pihaknya akan memberikan dukungan positif terhadap pengesahan qanun tersebut.

“Apabila hal tersebut diatas dapat dijalankan oleh masyarakat Aceh yakni hak perempuan dapat terselamatkan. Sekali lagi. Kami siap mendukung qanun kekeluargaan tersebut, apabiy masyarakat dan pemerintah konsisten untuk memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam,” pungkasnya.

Editor: Yusuf Muhammad al-Fatih