Dewan Kehormatan PWI: Tidak Ada Aturan Yang Bisa Menutup Media dan Lembaga Pers

by -887 views

SULAWESIPOS.COM – Setelah mencermati dan mengamati berbagai sorotan, kritik, kecaman terhadap pers yang berasal dari pejabat pemerintah, elit politik maupun berbagai elemen masyarakat pasca pemilu dan pilpres belakangan ini, Dewan Kehormatan PWI Pusat menegaskan berbagai hal terkait kehidupan, independensi pers dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Hal tersebut diungkapkan DK PWI dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sulawesipos.com, pada Selasa pagi (7/5/2019), DK PWI mengingatkan bahwa sejak reformasi 1998 tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan pemerintah untuk menutup media atau lembaga pers.

“Media atau lembaga pers dilindungi oleh UU. Kebebasan pers adalah hak dan sekaligus kewajiban yang harus dijalankan oleh insan pers,” tulis keterangan yang ditandatangani Ketua DK PWI Ilham Bintang dan Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo.

DK PWI mengutip Pasal 4 ayat 2 UU 40/1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyensoran.

“Untuk itu tidak ada yang berhak mengatur apalagi melarang insan pers dalam menjalankan tugas-tugas jurnalisnya. Seluruh elemen bangsa dapat mendudukkan peran dan fungsi pers sebagaimana mestinya dan tidak melakukan kecaman di luar batas apalagi sampai mengeluarkan ancaman,” tulis DK PWI.

Lebih lanjut dikatakan, peran pers sebagaimana diatur dalam UU haruslah tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya, disamping pendidikan dan hiburan, secara baik dan benar dengan mengutamakan kepentingan bangsa dalam karengka NKRI.

Peran itu semakin penting dan strategis pada saat terjadi gangguan kohesi sosial di masyarakat dan pertentangan antara elit pada masa pasca pemilu tanggal 17 April 2019 lalu.

“Dalam situasi demikian netralitas dan profesionalisme pers sangat dibutuhkan. Juga pada saat pengaruh media sosial yang sangat kuat dewasa ini maka keberadaan media semakin dibutuhkan sebagai pencerah dan claening house,” sambung DK PWI.

Tak lupa DK PWI mengingatkan kepada seluruh insan pers dan wartawan hendaknya menaati Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan di bidang pers, senantiasa melakukan self control atau pengendalian diri agar tidak keluar dari rel atau rambu rambu etika dan profesionalisme.

“Para pemilik media juga diharapkan menjaga peran dan fungsi pers seperti diatur dalam UU kendati pers tetap merupakan lembaga ekonomi,” tutup DK PWI.

Editor: Yusuf Muhammad At-Thalib