KHITTAH POLRI, PENJAGA KUALITAS DEMOKRASI

by -747 views
Ilustrasi netralitas Polri, sumber foto Tribun News

Oleh: Moh. Ilyas

“Polri kembali ke khittah.” Begitu kira-kira suara publik beberapa hari ini.

Ya, publik kembali bisa tersenyum lebar. Kembali sumringah. Angin asa yang disandangkan kepada korps baju cokelat ini untuk menjaga kualitas demokrasi di negeri ini kembali bersemi. Kekhawatiran bahwa Polri bercokol dan ikut jadi “tim sukses” kubu Capres Petahana, perlahan memudar.

Adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menepis berbagai teka-teki dan persepsi miring yang berembus kencang mengitari “wajah Trunojoyo”, markas besar kesatuan ini.

Jenderal Tito mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam ajang Pemilu 2019. Surat ini keluar di tengah kontroversi jika polisi ikut bermain politik.

Dalam salinan surat telegram tertanggal 18 Maret 2019, ada 14 poin yang jadi penekanan Tito. Dari keempat belas tersebut, intinya Tito menekankan bahwa Polri harus netral dan tidak terseret politik praktis. Tito minta aparatnya tidak berat sebelah dalam Pilpres 2019, tidak berat ke kubu Jokowi-Maruf, juga tidak berat ke kubu Prabowo-Sandi.

Langkah ini sangat tepat di tengah menggumpalnya persepsi publik ke tubuh Polri yang terlanjur dikonotasikan dengan “geng Istana”, Timses 01, Jokowi-Maruf. Ini tidak lain karena banyaknya dugaan keterlibatan oknum Polri dalam menyukseskan Jokowi, presiden yang kembali jadi Capres.

Beberapa di antara penyebab terbangunnya persepsi ini di antaranya mulai dari adanya onkum polisi bantu pasang spanduk Capres 01, jadi tim buzzer melalui aplikasi Sambhar yang serang Capres 02, kesusupan aksi politik dalam beberapa acara Millenial Road Safety Festifal (MRSF), hingga video “Jokowi Yes”. Apalagi Polri menangkap beberapa tim yang dikenal berada di kubu 02, seperti Ahmad Dhani, Habib Bahar bin Smith, dll.

Persepsi ini disadari Tito tak boleh terus bergelinding. Ini harus diakhiri. Polri tegas posisinya, tidak boleh terseret dalam arus politik manapun. Polri netral. Apalagi selama ini, di bawah komando Jenderal Tito, Polri mendengungkan slogan “Promoter”, yakni profesional, modern, dan terpercaya. Maka, Tito tak ingin, slogan yang selama ini dibangun untuk menata arah Polri dinodai. Tito tak ingin, akibat perilaku oknum di tubuh korps ini, rusak perjuangan selama ini. Ia tak ingin, akibat nila setitik ini, rusak susu sebelanga.

Jaga Kualitas Demokrasi

Netralitas Polri adalah sebuah keharusan. Bersama TNI, Polri memiliki keniscayaan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas ini bukan hanya tuntutan profesionalisme, melainkan juga sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi.

Dalam catatan sejarah, yakni pada Orde Baru, sikap tidak netral dua lembaga ini disinyalir kuat sebagai salah penyebab demokrasi tidak sehat. Ketika itu, kebebasan yang jadi prasyarat demokrasi seakan hanya jadi milik rezim. Belum lagi soal prinsip Luber Jurdil, yang dinilai sulit didapat di masa-masa tersebut. Ketika itu, ABRI (di dalamnya terdapat juga polisi) dianggap justru menjadi penggerak suara rezim dalam setiap Pemilu.

Namun, pasca-reformasi, posisi TNI-Polri harus dipastikan tidak terlibat dalam politik. Dua lembaga ini harus netral. TNI diatur melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 disebutkan prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis. Sementara aturan serupa bagi Polri tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Regulasi ini, bagaimana pun harus menjadi rujukan dan pegangan yang mesti dikedepankan. Regulasi ini menegaskan bahwa TNI-Polri sebagai penjaga negara, sehingga ia harus berdiri di atas kepentingan negara, di atas kepentingan rakyat tanpa terkecuali. Karenanya, slogan yang dipakai Polri adalah mengayomi dan melindungi masyarakat.

Jika lembaga ini kemudian terlibat dalam politik praktis, dapat dipastikan perhatiannya terbelah. Ia bukan lagi melindungi semuanya, tetapi berpotensi melindungi orang-orang yang hanya sejalan dengan kepentingannya saja. Ia akan berat sebelah. Atas dasar ini menjadi wajar jika kemudian Polri “tidak diperkenankan” untuk “cawe-cawe” dalam politik.

Dalam Pemilu 2019 ini, ujian menjaga netralitas bagi TNI-Polri tentu dapat dikatakan semakin berat. Selain ini adalah untuk pertama kali, pemilihan legislatif dilakukan serentak dengan pemilihan presiden, dalam kontestasi Pilpres kali ini juga terdapat calon incumbent.

Selain itu, dalam Pilpres kali ini juga berlangsung “head to head”. Hanya ada dua pasang Capres-Cawapres. Sehingga tensi ketegangan dan gesekan-gesekan antara kedua kubu dipastikan akan lebih tinggi. Ini berbeda dengan ketika calon yang bersaing di dalamnya terdapat tiga atau lebih, yang dapat dipastikan tingkat ketegangannya semakin menurun.

Oleh karena kondisi demikian, TNI-Polri harus pandai-pandai menjaga netralitasnya. Jangan sampai salah satu dari dua lembaga ini justru terlibat dalam dukungan, baik secara tersurat atau tersirat untuk menyukseskan Capres tertentu. Jika tidak netral dan berpihak, bukan tidak mungkin nantinya, Pilpres bukan lagi menjadi ajang transformasi kepemimpinan. Lebih dari itu, ia juga berpotensi jadi pintu gerbang perpecahan dan pertikaian yang berkepanjangan di negeri ini. _Wallahu a’lamu bi al-shawab._

Bintara, 26 Maret 2019
Pukul 14.40 WIB

Penulis, Pemerhati Sosial dan Politik. Alumnus Pascasarjana Politik UI.