PILPRES 2019, SLOGAN LUBER-JURDIL TINGGAL KENANGAN?

by -1,175 views
Foto Asas Pemilu, Sumber foto: Kompasiana.com

Oleh: Moh. Ilyas

Betapa sulitnya mencari pilihan diksi atau istilah untuk menggambarkan secara utuh suasana politik dalam kontestasi Pilpres kali ini. Hampir semua sebutan sudah disandangkan, tapi semuanya seakan tak mampu mewakili berbagai kebobrokan yang mengitarinya.

Sampai-sampai saya harus berpikir ulang eksistensi slogan populer dalam pemilu, yakni Luber-Jurdil alias langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masih adakah slogan itu? Apakah sudah dihapus atau cukup jadi pajangan? Ataukah jangan-jangan ia sudah tinggal kenangan belaka dan hanya jadi pepesan kosong?

Ya, potret Pilpres kali ini sudah begitu buruk dalam persepsi publik. Tidak ada keadilan, tidak ada kejujuran berdemokrasi alias anti-demokrasi, hilangnya netralitas, berat sebelah, krisis integritas, hingga politik menghalalkan segala cara, adalah beberapa sebutan yang hinggap dalam pikiran publik. Lisan dan hati publik begitu fasih mendentumkan kalimat-kalimat itu. Publik paham, Pilpres kali ini tampak begitu kuat diselimuti ambisi sehingga berbagai cara ditempuh, berbagai pelanggaran dilakukan, tanpa lagi peduli aturan dan nilai-nilai yang seharusnya dijaga.

Untuk disebut Jurdil, Pilpres 2019 masih jauh panggang dari api. Sangat kasat terlihat jika kontestasi politik lima tahunan ini memang berat sebelah. Kubu petahana, Jokowi-Maruf selalu dapat perlakuan nyaman. Sebaliknya, kubu 02, Prabowo-Sandi selalu diperlakukan sebaliknya.

Kubu dan pendukung petahana langgar aturan tak ada sanksi, paling banter, ya teguran. Tapi kalau pendukung 02, langsung sanksi, bahkan penjara mengancam. Masih ingat seorang kepala desa di Mojokerto akhirnya jadi tersangka dan masuk bui hanya gara-gara pose dua jari? Bandingkan dengan sejumlah kepala desa yang langsung meneriakkan dukungan kepada Jokowi dan bahkan dikomando langsung seorang menteri yang seharusnya netral. Di sini tak ada sanksi, pemecatan, apalagi sampai penjara.

Kesenjangan perlakuan ini terus berlanjut dan menjadi tontonan umum. Jika pelakunya adalah kubu 02, dengan cepat kilat langsung kena sanksi, bahkan ada juga yang langsung diseret polisi. Meskipun hanya menunjukkan pose dua jari.

Fakta terbaru adalah apa yang dialami enam guru honorer di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka bernasib sial dan harus kehilangan pekerjaannya hanya karena mendukung Prabowo Sandi dan berpose 2 jari. Kepala Dinas wilayah setempat langsung memecat mereka, dengan dalih ASN harus netral dalam Pemilu.

Pertanyaannya, bagaimana dengan sejumlah guru agama yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Semarang yang juga terang-terangan dukung Jokowi dengan pose satu jari? Aman-aman saja kan? Apakah karena dukungan mereka pada 17 Maret 2019 kepada Jokowi dalam kapasitas Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai Capres? Atau apakah karena satu jari mereka berupa jempol, bukan telunjuk? Hehe.

Lalu, hanya selang lima hari, tepatnya pada hari Jumat, 22 Maret 2019 pukul 15.20 Wita, ada tiga orang staf Hotel Lombok Raya melakukan Selfie 2 jari di depan Display “01 Jokowi-Amin Indonesia Maju” yang dipasang di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya. Gara2 pose itu, ketiganya dibawa ke kantor polisi. Apa kesalahan mereka sampai berurusan dengan polisi? Konon, mereka dianggap menghina Jokowi. Masa iya pose 2 jari dianggap menghina?

ASN memang wajib netral. That’s right. Itu yang seharusnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan pelanggaran ASN lainnya, terutama yg terang-terangan dukung 01? Kenapa jika pelakunya kubu petahana dengan pose satu jari tak diusut, tak diproses, dan tak dipecat? Betapa banyak gubernur, bupati, wali kota, bahkan menteri yang terang-terangan pose satu jari? Bahkan mereka kampanye di hari kerja alias di hari aktif. Bukankah seharusnya mereka cuti?

Wasit pun Harus Jurdil

Dari semua problem akut itu kemudian muncul turunan pertanyaan, kenapa polisi sigap dan cepat kalau memroses kubu 02? Apakah kini polisi sebagai wasit pemilu bersama KPU dan Bawaslu, masih netral dan adil memperlakukan kontestan Pilpres 2019 ini? Atau polisi sudah berpihak juga?

Bagaimana dengan temuan banyaknya dugaan oknum polisi justru pasang spanduk untuk 01 atau jadi buzzer untuk 01 yang isinya memproduksi hoax untuk menyudutkan 02 seperti diungkap akun Opposite6890? Bahkan pada 19 Maret lalu, sebuah video beberapa polisi terang-terangan mendukung Jokowi-Maruf, viral di media sosial. Video berdurasi 27 detik yang disebar di twitter pada 19 Maret pukul 06.19 WIB itu menjadi perhatian netizen karena mencabik-cabik keadilan Pemilu.

Dalam video yang diunggah akun @Enggalpm mencuitkan status, “alkhamdulillah ya Alloh, acara deklarasi relawan Polri menkudung pa Jokowi 2 periode berjalan lancar atas izin Mu🙏”. Video ini viral dan dalam sekejap ditonton oleh puluhan ribu netizen.

Pertanyaannya, apakah ini oknum polisi saja, atau atas perintah petinggi Polri? Wallahu a’lam. Polisi sendiri sudah membantahnya.

Ini sebenarnya sama saja dengan ketika pejabat di bawah Kementerian, Pemprov, atau Pemda, tiba-tiba begitu cepat merespon dukungan politik ASN jika dukungan itu mengarah pada 02. Masih ingat seorang menteri ketika menyebut “siapa yang gaji kamu” kepada seorang ASN yang dukung 02?

Inilah problem Pemilu kita saat ini. Persoalan netralitas, kejujuran, dan keadilan, menjadi problem paling menyita perhatian dalam Pilpres 2019 ini. Apalagi sudah diawali dengan berbagai kejanggalan, seperti soal daftar pemilih tetap (DPT), masuknya WNA dalam DPT, atau kotak surat suara yang terbuat dari kardus.

Oleh karenanya, tak sedikit akhirnya muncul komentar yang bernada pesimistik, seperti “Kalau Pemilu, Pilpres wasitnya sudah tidak netral, buat apa ada Pemilu” dan semacamya. Tentu, hal-hal seperti ini masih bisa kita perbaiki. Luber-Jurdil bukan hanya slogan, tapi ia prinsip dalam berdemokrasi di negeri ini.

Jika kita membiarkannya, maka sejatinya kita telah menanamkan duri dalam demokrasi kita. Bukan hal mustahil, demokrasi kita yang masih seumur jagung ini akan rontok ketika prinsip-prinsipnya dikalahkan oleh ambisi kekuasaan dan permainan kotor aktor-aktornya. Semoga saja tidak! _Wallahu a’lamu bi al-shawab._

Ciamis, 23 Maret 2019
Pukul 20.49 WIB

Penulis, Pemerhati Sosial Politik