Kasus Bom Sibolga, LPSK Petakan Korban Terorisme

by -218 views

JAKARTA, SULAWESIPOS.COM – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertindak proaktif terkait adanya korban ledakan bom di Sibolga, Sumatera Utara, yang diduga terkait jaringan teroris.

LPSK mengirimkan tim ke lokasi untuk mendata korban-korban dari ledakan bom tersebut.

“Kami kirimkan tim secara proaktif minggu lalu”, ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2019).

Upaya tersebut dilakukan mengingat LPSK mendapatkan amanat untuk melakukan penanganan korban terorisme berdasarkan UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

LPSK dalam UU tersebut diamanatkan untuk melakukan penanganan baik sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme, penanganan lanjutan, hingga fasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara).

“Upaya proaktif ini merupakan implementasi peran LPSK dalam memenuhi hak-hak korban terorisme”, jelas Edwin.

Dari hasil proaktif tersebut LPSK mendapatkan fakta adanya beberapa korban luka akibat ledakan bom tersebut. Beberapa korban tersebut diantaranya ada yang masih harus dirawat di Rumah Sakit dan ada juga yang sudah diperbolehkan pulang. Tim LPSK mendatangi korban di RS dan menyampaikan hak-hak yang bisa mereka dapatkan melalui LPSK.

“Diantaranya rehabiltasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, dan kompensasi”, ungkap Edwin.

Selain korban luka, LPSK juga menemukan fakta terdapat 152 rumah di sekitar lokasi kejadian yang rusak akibat ledakan bom, 40 diantaranya rusak berat.

Jumlah tersebut sudah didata oleh LPSK, dan melalui pihak kelurahan setempat LPSK juga menawarkan kemungkinan para pemiliki rumah dipenuhi haknya, misalnya kompensasi, melalui LPSK.

LPSK juga akan berkoordinasi dengan instansi baik di Sumut maupun tingkat pusat untuk pemulihan psikososial para korban.

“Hal ini mengingat pemulihan psikososial sangat kompleks, sehingga perlu adanya peran banyak pihak termasuk Pemda dan Instansi lain”, ujar Edwin.

Selain dengan pihak pemerintah daerah, LPSK juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani.

Hal tersebut dikarenakan salah satu syarat korban terorisme mendapatkan bantuan LPSK adalah dengan adanya Surat Keterangan sebagai korban yang dikeluarkan penyidik. Dari koordinasi, baik dengan Densus 88 maupun Mapolres Sibolga, diketahui bahwa nantinya Polda Sumut yang akan menerbitkan Surat Keterangan sebagai korban.

“LPSK akan memproses pemenuhan hak para korban, baik yang luka fisik maupun rumahnya rusak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, pungkas Edwin. (YMA).