Nyanyian Robertus Robet Adalah Penghinaan Terhadap Institusi TNI

by -283 views
sumber foto: Tribunnews

Oleh: Batara R. Hutagalung

Sebelumnya saya sampaikan bahwa tulisan ini adalah pendapat dan penilaian saya sehubungan dengan orasi seorang dosen, DR Robertus Robet, yang katanya adalah seorang “aktifis HAM.”

Saya juga aktifis HAM sejak menjadi mahasiswa di tahun 1960-an. Namun saya berbeda pendapat dan penilaian terhadap satu bagian dari orasi DR. Robertus. Menurut pendapat saya, bagian tersebut bukan merupakan kritik, melainkan penghinaan.

Salam hormat.

UUD ’45 menjamin kebebasan berpendapat.  Setiap WNI berhak menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk tulisan, lisan atau bahkan dalam bentuk nyanyian. Namun, baik dalam UUD maupun UU di bawahnya tidak ada pasal atau ayat yang memberi legitimasi kepada seseorang untuk menghina orang lain, kelompok lain atau suatu institusi/lembaga.

Hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, DR. Robertus Robet, dosen di UNJ, melakukan orasi dalam acara Kamisan di depan Istana di Jakarta. Di sela-sela orasinya yg ber-api2 menolak TNI menduduki jabatan2 sipil di pemerintahan, dia menyanyikan lagu yang dia ambil dari lagu para aktifis tahun 1998. Lagu tersebut adalah lagu Mars ABRI yang liriknya diplesetkan

Lirik plesetan  lagu tersebut diciptakan dalam kaitan penggulingan penguasa Orde Baru. ABRI (TNI dan POLRI) yang di era Orde Baru ikut memegang jabatan sipil di semua bidang, oleh para aktifis dituduh telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

Lirik yang dinyanyikan oleh DR. Robertus a.l.:

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
Tidak berguna,
Bubarkan saja,
Diganti Menwa,
Kalau perlu diganti pramuka, 
Naik bis kota tak pernah bayar,
Apalagi makan di warung tegal.

Satu minggu setelah dia menyanyikan lagu “Bubarkan ABRI (TNI dan POLRI), tepatnya hari kamis tanggal 7 Maret 2019, tiga prajurit KOPASSUS TNI AD gugur dalam menghadapi kelompok separatis di Kabupaten Nduga, Papua, yang ingin memecah-belah NKRI.

Kalau TNI dan POLRI dibubarkan, apakah DR. Robertus akan memimpin Menwa atau Pramuka menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI?

WacanaTNI aktif dapat menempati jabatan-jabatan sipil baru merupakan usulan dari Panglima TNI.

DR Robertus menolak wacana Pati dan Pamen TNI aktif menduduki jabatan-jabatan sipil, dengan alasan agar tidak ]terulang “Dwi – fungsi” ABRI (TNI dan POLRI).

Adalah hak setiap WNI untuk berbeda pendapat dengan Panglima TNI, bahkan berbeda pendapat dengan Presiden, serta menyampaikan kritik.

Namun lirik lagu yg dia nyanyikan, BUKAN KRITIK.
Selain menyanyikan bahwa ABRI (TNI-POLRI) TIDAK BERGUNA, dan dengan demikian diBUBARKAN SAJA, DR Robertus menggeneralisir, bahwa ABRI NAIK BIS KOTA TAK PERNAH BAYAR, APALAGI MAKAN DI WARUNG TEGAL.

Kalimat ini jelas penghinaan, seolah-olah semua anggota ABRI (TNI dan POLRI) melakukan hal-hal tersebut.

Kalau DR Robertus sebagai dosen dengan gelar akademis S-3 tidak dapat membedakan yg mana kritik dan yang mana penghinaan, maka sangat diragukan kredibilitasnya sebaga PENGAJAR DI PERGURUAN TINGGI. Juga gaya orasi dan bahasa tubuhnya _(body language)_ bukan gaya seorang dosen di Perguruan Tinggi., yang seharusnya memberi teladan, dalam hal ini kepada masyarakat umum di tempat dia menyampaikan orasi.

Mengenai hal-hal yang dituduhkan kepada ABRI (TNI dan POLRI):

Tidak perlu dipertanyakan atau dijelaskan, bahwa selama masa Orde Baru sangat banyak terjadi penyimpangan kewenangan dan penyalah-gunaan kekuasaan.

Namun harus jujur di sini. Penyimpangan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan, tidak hanya dilakukan oleh ABRI (TNI dan POLRI) saja.

Di seluruh jajaran pemerintahan sipil, baik pejabat maupun keluarganya, dari mulai paling atas sampai tingkat paling bawah juga banyak yang melakukan hal-hal yang dituduhkan dilakukan oleh ABRI (TNI dan POLRI), terutama TNI AD.

Sudah cukup dipahami adagium: _“Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely,”_   sebagaimana dikatakan oleh Baron John Edward Dalberg Acton (10 Januari 1834 – 19 Juni 1902), sejarawan dan politikus Inggris. Dia juga menambahkan: _“Great men are almost always bad men.”_ Sejarah telah membuktikan kebenaran kata-katanya.

Ini berlaku sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia.

Siapapun yang diberi atau memiliki kewenangan/kekuasaan, akan cenderung korup. Pengertian korupsi sebenarnya adalah ahlak yang buruk, bukan hanya menilap uang.

Jadi siapapun yg memiliki kekuasaan, ada yg besar dan ada yg kecil seperti Lurah, Ketua RW, Ketua RT dan Kepala desa. Besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan porsi dan jabatan yang dipegang.

Di era Orde Baru, banyak menteri (sebagian terbesar dari Partai Golkar) atau keluarganya, yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Contohnya, ada Isteri Menteri Perhubungan yang membebankan pengeluaran belanja pribadinya di luar negeri kepada perusahaan penerbangan Garuda.

Untuk menjadi Gubernur, Bupati/Walikota dan jabatan-jabatan lain, konon sejak dulu sudah ada “tarifnya.”

Di tingkat paling bawah, di kelurahan-kelurahan, RW, RT dan desa-desa, merajalela PUNGLI  yang membebani dan menghantui rakyat kecil di seluruh Indonesia.
PUNGLI dilakukan dari mulai mengurus surat2 keterangan seperti KTP, Kartu Keluarga. Hal2 yang sangat diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menyanyikan lirik lagu: ABRI TIDAK BERGUNA,” DR Robertus Robet telah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang sarjana yang BUTA SEJARAH. Apakah dia tidak tahu bahwa di era Orde baru, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dilakukan di seluruh jajarah pemerintahan? Atau mungkin pura-pura tidak tahu.

Oleh karena itu sangat tendensius, mereduksi kesalahan-kesalahan Orde Baru dengan menumpukkan semua hal2 negatif kepada TNI dan POLRI (ABRI).

Kesalahan2 yang terjadi di era Orde Baru adalah KESALAHAN KOLEKTIF!

Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seluruh jajaran di pemerintahan selama masa Orde Baru, termasuk TNI, tidaklah menghapus fakta sejarah, bahwa tanpa adanya perjuangan BKR/TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Republik Indonesia tidak dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda dan sekutunya, pemenang Perang Dunia II, antara tahun 1945 – 1950.

Dalam agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda, pertama tanggal 22 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948, TNI menghadapi pasukan Belanda yang dibantu oleh antek-anteknya, yaitu pasukan KNIL yang terdiri dari pribumi pro Belanda dan para Indo (campuran Eropa-pribumi), serta pasukan Cina Po An Tui. Perang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI berlangsung secara resmi sampai tanggal 10 Agustus 1949.

Dalam kedua agresi militer tersebut, TNI berhasil mempertahankan Kemerdekaan dan Kedaulatan Indonesia, walaupun harus membayar dengan darah ratusan ribu pejuang yang gugur dalam perang tersebut.

Tentara Nasional Indonesia  dibentuk oleh pribumi rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

Dapatkah dibayangkan, kalau tidak ada pribumi rakyat Indonesia yang sukarela menjadi prajurit TNI untuk membela negara?

Dapatkan dibayangkan kalau TNI kalah dalam perang mempertahankan kemerdekaan?

Kalau tidak ada Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, Republik Indonesia sudah sejak tahun 1950 pecah, bahkan bubar.

Sejak awal tahun 1950 telah banyak terjadi pemberontakan dan gerakan separatis(RMS, GAM, OPM).

Pasukan Brimob (Brigade Mobil) dari Kepolisian RI di Surabaya, pada bulan September 1948, ikut menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Yang membebaskan pesawat terbang Garuda, WOYLA yang dibajak oleh para teroris bulan Maret tahun 1981, bukan Menwa atau Pramuka, melainkan pasukan KOPASSUS TNI.

Berkat perjuangan rakyat pribumi dan TNI maka generasi sekarang dapat kuliah di gedung-gedung mewah memakai AC dan mengendarai mobil-mobil mewah. Namun ironisnya, kini banyak keluarga para pejuang kemerdekaan hidupnya susah.

Oleh karena itu, penting untuk diungkap sejarah perjuangan pribumi leluhur bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, dan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dan TNI sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Adakah andil keluarga Robertus Robet, ayah atau kakeknya dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ataukah mereka hanya termasuk para penikmat hasil perjuangan pribumi mendirikan dan mempertahankan Republik Indonesia.

Sebagaimana pernah saya tulis dalam artikel yang diterbitkan tahun 2017, sejak tahun 1945 “musuh TNI” ada dua, yaitu Belanda beserta antek-anteknya dan Partai Komunis Indonesia.

Jelas di luar nalar dan akal sehat, apabila ada  seseorang yang memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mempunyai pikiran untuk membubarkan TNI dan POLRI. Patut diragukan nasionalismenya.

Oleh karena itu, saya berpendapat, bahwa DR Robertus Robet, selain sebagai dosen yang BUTA SEJARAH, juga sangat diragukan NASIONALISMENYA.

Masalah ini jangan direduksi menjadi masalah sepele yang hanya menyangkut TNI-POLRI saja. (YMA) ***